VONIS.ID – DPRD Samarinda mendorong pemerintah daerah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Arif Kurniawan, meminta pemerintah daerah mengambil langkah strategis dengan mengusulkan peningkatan status penanganan karhutla kepada pemerintah pusat, termasuk kemungkinan penetapan sebagai bencana nasional sesuai mekanisme yang berlaku.
Arif menilai, lonjakan kejadian kebakaran dan luas lahan terdampak membutuhkan penanganan lebih serius.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperjuangkan dukungan tambahan berupa peralatan pemadam, personel, anggaran, serta koordinasi lintas instansi untuk mempercepat penanganan di lapangan.
“Kami mendorong pemerintah daerah agar mengambil langkah konkret dengan mengusulkan peningkatan status penanganan karhutla kepada pemerintah pusat, termasuk kemungkinan ditetapkan sebagai bencana nasional,” tegas Arif.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa menangani persoalan tersebut sendirian apabila kebakaran terus meluas.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah mengevaluasi kemampuan penanganan yang tersedia dan mengidentifikasi kebutuhan tambahan untuk menghadapi ancaman karhutla.
Arif juga meminta pemerintah daerah membangun koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah pusat dan seluruh pihak terkait.
Langkah tersebut diperlukan agar proses pemadaman, pencegahan, dan penanganan dampak kebakaran berjalan lebih optimal.
“Penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, apalagi jika kebakaran terus terjadi dan wilayah terdampaknya semakin luas,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda, pada 1 September 2026 tercatat 127 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak sekitar 211 hektare.
Hingga 5 Oktober 2026, jumlahnya meningkat menjadi 246 kejadian dengan luas area terbakar mencapai 608,18 hektare.
Dalam kurun waktu sekitar satu bulan, Samarinda mengalami tambahan 119 kejadian kebakaran dengan peningkatan luas lahan terdampak sebesar 397,18 hektare.
Arif menilai, angka tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk segera memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan.
Politisi PKS ini berharap pemerintah daerah tidak menunda upaya memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk melindungi masyarakat.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, sehingga diperlukan langkah nyata dan kerja sama semua pihak untuk mengatasi persoalan ini,” pungkasnya. (Adv)
