VONIS.IS - Usulan penutupan sementara lalu lintas sungai di bawah Jembatan Mahakam senter dibicarakan.

Usulan itu muncul usai Jembatan Mahakam kembali ditabrak kapal Tongkang pada Sabtu (26/4/2025).

Merespon usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan.

Menurutnya, setiap kebijakan yang menyangkut aktivitas di Sungai Mahakam harus didasarkan pada dua pertimbangan utama, yaitu aspek keselamatan masyarakat dan dampaknya terhadap perekonomian daerah.

“Harus diingat, kewenangan baik dari sisi darat maupun sungai berada di pemerintah pusat. Sisi darat merupakan kewenangan Kementerian PUPR, sementara sisi perairan berada di bawah Kementerian Perhubungan,” ujar Reza, sapaan akrabnya.

Ia mengingatkan bahwa dampak dari penutupan lalu lintas Sungai Mahakam sangat besar.

Bukan hanya terhadap perekonomian lokal, tetapi juga terhadap kepentingan nasional.

Ia menyebut, jika alur sungai ditutup, potensi kerugiannya bisa meliputi terganggunya rantai pasok batu bara, yang dapat menyebabkan kerusakan atau bahkan kebakaran pada jetty dan ponton.

Kemudian hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang selama ini menjadi andalan pendapatan negara dari sektor energi, serta terganggunya penghidupan ribuan warga, khususnya mereka yang bergantung pada industri batu bara, pelayaran, dan bongkar muat.

Bukan hanya itu, citra Indonesia di mata internasional, karena dianggap tidak mampu menjamin stabilitas dan keamanan jalur pelayaran strategis juga disebut ikut rusak.

“Setiap rekomendasi, apalagi yang menyangkut penutupan Sungai Mahakam, harus dikaji secara matang. Jangan sampai menimbulkan kerugian besar bagi berbagai pihak dan memicu keresahan di masyarakat,” tegasnya.

Sebagai kader Gerindra, Reza menegaskan bahwa pihaknya tegak lurus pada arahan Presiden RI, yaitu menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memastikan keselamatan masyarakat.

Ia menilai fokus utama saat ini semestinya bukan pada penutupan sungai, melainkan pada penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

“Proses hukum harus ditegakkan. Kejar pelaku tabrakan. Bila perlu, cabut semua izin usaha terkait, mulai dari nakhoda, anak buah kapal (ABK), hingga pemilik perusahaan. Sita kapalnya. Dengan begitu, hanya pelaku yang bertanggung jawab yang dikenai sanksi, bukan masyarakat luas yang tidak terlibat,” pungkasnya. (adv)