VONIS.ID – Sejumlah penyandang disabilitas di Samarinda masih belum tersentuh bantuan sosial (bansos) pemerintah.
DPRD Samarinda menilai persoalan tersebut perlu ditangani dengan memperkuat pendataan warga hingga tingkat RT.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahroni Passie, mengatakan kelengkapan administrasi kependudukan menjadi salah satu faktor utama dalam penyaluran bansos.
Warga difabel yang belum menerima bantuan diminta memastikan data kependudukan dan domisilinya telah tercatat sesuai kondisi sebenarnya.
“Data penerima harus jelas supaya bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. Karena itu, administrasi kependudukan tidak boleh diabaikan,” ujar Novan, Senin (5/10/2026).
Menurut Novan, proses pendataan sebaiknya dimulai dari lingkungan RT.
Pengurus RT perlu mengetahui kondisi warganya, termasuk keberadaan penyandang disabilitas yang membutuhkan dukungan pemerintah.
Setelah pendataan di tingkat RT, informasi tersebut diteruskan ke kelurahan sebelum diverifikasi oleh Dinas Sosial Samarinda.
Tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan warga yang masuk daftar penerima memang berdomisili di Samarinda dan memenuhi persyaratan bantuan.
“Kalau datanya sudah tertib dari bawah, proses verifikasi di tingkat kelurahan dan Dinas Sosial akan lebih mudah. Ini penting agar tidak ada warga yang layak menerima bantuan justru terlewat,” jelasnya.
Novan menyebut bantuan yang dapat diakses penyandang disabilitas tidak hanya berupa bantuan sosial tunai.
Warga yang telah terdata juga berpeluang memperoleh dukungan layanan kesehatan melalui BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah.
Politisi Golkar ini pun meminta RT dan kelurahan lebih aktif menjalankan fungsi sosial di wilayah masing-masing.
“Peran RT bukan hanya soal keamanan dan ketertiban. Kondisi sosial warga juga harus menjadi perhatian, termasuk ketika ada penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan,” pungkasnya. (Adv)
