VONIS.ID - Kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN) di Indonesia kembali disoroti anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi.

Darlis menilai bahwa meskipun tujuan penghapusan UN yakni untuk memberikan kesempatan yang merata bagi para siswa untuk mengembangkan potensi mereka sesuai minat dan bakat, namun kebijakan tersebut bisa berisiko memperburuk ketimpangan jika tidak disertai dengan perbaikan dalam infrastruktur pendidikan di daerah-daerah yang masih tertinggal.

“Jika kita ingin menerapkan sistem yang seragam di seluruh Indonesia, kita harus mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah. Tidak bisa kita berharap hasil yang sama jika infrastruktur pendidikan dan kualitas pengajaran di satu daerah sangat berbeda,”  ujar Darlis.

Ia juga mengingatkan pentingnya pendekatan yang lebih adaptif dan inklusif dalam kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah pusat.

“Kementerian Pendidikan harus melihat keberagaman situasi ini. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi lokal,” kata Darlis.