VONIS.ID, SAMARINDA – Penggusuran Pasar Subuh di Jalan Yos Sudarso, Samarinda, Jumat (9/5/2025), menuai kritik tajam menyusul dugaan tindakan represif aparat terhadap warga.
Dalam aksi pengamanan yang melibatkan Satpol PP, kepolisian, dan TNI, sejumlah warga melaporkan adanya pemukulan, pemitingan, hingga penyeretan.
Anggota DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, yang hadir langsung di lokasi, menyayangkan keras pendekatan kekerasan dalam proses relokasi tersebut.
“Kami tidak menolak relokasi, tapi caranya harus humanis. Masa delapan pedagang perlu dikepung aparat sebanyak itu?” tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat usai kejadian.
Vananzda mengaku telah mencoba menjembatani dialog antara pedagang dan aparat, namun diabaikan.
Ia pun terlibat dalam kericuhan saat berusaha meredakan situasi.
“Tugas Satpol PP itu membongkar bangunan, bukan memiting warga,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten II Sekda Samarinda, Marnabas, menyatakan bahwa proses komunikasi dengan pedagang sudah dilakukan sejak 1,5 tahun lalu.
Dari 64 pedagang, 56 disebut telah bersedia pindah ke Pasar Dayak di Jalan PM Noor.
Namun Vananzda menilai angka itu tidak cukup untuk membenarkan pendekatan represif terhadap sisa delapan pedagang.
Dalam RDP yang mempertemukan DPRD, OPD terkait, pedagang, dan mahasiswa, pemerintah memaparkan alternatif solusi.
Meski begitu, Vananzda mengakui bahwa untuk mengembalikan Pasar Subuh ke kondisi semula sudah sangat sulit. (adv)