Politisi PAN ini menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus lebih memperhatikan pemerataan dan akses yang setara untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama daerah-daerah yang masih kekurangan fasilitas dasar untuk pendidikan.

“Peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan dengan cara yang merata dan adil. Daerah yang infrastrukturnya belum memadai, jangan sampai justru terabaikan. Keberagaman kondisi pendidikan harus dijadikan dasar dalam merancang kebijakan,” ungkapnya.

Menurutnya, ada tantangan besar yang muncul terkait ketimpangan kualitas pendidikan di berbagai daerah pasca penghapusan UN.

Darlis mengungkapkan, perbedaan signifikan dalam kondisi pembelajaran di setiap wilayah, dari Sabang hingga Merauke, menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

“Kondisi pendidikan di Indonesia sangat beragam, baik dari segi fasilitas, kualitas pengajaran, hingga kesiapan infrastruktur. Jika ujian disamakan tanpa memperhitungkan hal ini, justru akan menambah ketidakadilan,” pungkasnya. (advertorial)