“Karena jika kita ingin mencapai target, maka hal itu dulu yang harus dituntaskan,” ujar Laila Fatihah.
Lebih lanjut, ia menilai  rendahnya pemahaman para pelaku usaha untuk membuat NIB (Nomor Induk Berusaha) menjadi salah satu kendala utama dalam mencapai target tersebut.

Terlebih lagi, pihaknya kerap kali menemukan pelaku usaha yang kesulitan mendaftar NIB, karena terbentur dengan persyaratan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

 
Selain itu, ia juga menyebut banyak pelaku usaha yang tidak memahami bahwa penghasilan Rp 500 ribu tidak dikenakan pajak.

“Kalau kita lihat dari satu program ini hanya mencakup sekian persen dari seluruh pelaku UMKM yang sudah terdaftar dan memiliki NIB  yang diakselerasi oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Samarinda,” pungkasnya.

Sehingga Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mendorong semua pihak untuk sama-sama bekerja, mengedukasi pelaku UMKM agar mereka tidak kesulitan mendapatkan NIB. (adv)