VONIS.ID, SAMARINDA – Meski hari pencoblosan Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) telah selesai, namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim menyebut banyak mendapat laporan yang bisa berujung dengan dilakukannya, pemungutan suara ulang (PSU) dibeberapa TPS.

Hal itu diutarakan Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Darmanto atas dasar temuan para Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang melaporkan temuan-temuan yang sebaiknya direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang (PSU).

“Kami sedang meneliti beberapa laporan dari pengawas. Dan dari beberapa pengawasan dan penetilitan itu berpotensi dilakukannya pemungutan suara ulang,” ucap Hari saat dikonfirmasi.

Saat ditanya lebih jauh mengenai lokasi atau daerah adanya laporan dan temuan tersebut, Hari menjawab kalau kejadiannya terjadi dibeberapa tempat. Seperti Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Timur, hingga Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kendati demikian, Hari menyebut kalau hal itu masih bersifat dugaan. Terlebih petugas di bawah, masih terus melakukan kajian dan penelitian terhadap laporan PTPS yang masih terus berjalan. Kemungkinan, lanjut dia, dalam waktu satu dua hari ke depan, bisa diketahui pasti apakah Bawaslu Kaltim akan mengeluarkan rekomendasi PSU atau tidak.

“Jumlah masih bisa bertambah, kami masih menghimpun laporan-laporan PTPS di 10 kabupaten/kota. Untuk saat ini, peluang PSU di empat kota itu,” lanjutnya.

Jika diurai lebih jauh, Hari menerangkan kalau temuan yang didapat petugas mengarah pada kesalahan mekanisme penyelenggaraan pemilu di TPS. Seperti, adanya pemilih liar atau pemilih yang menggunakan hak suaranya bukan di TPS yang ditetapkan.

Ada pula temuan, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tiba-tiba diberi dua surat suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), surat suara pemilihan gubernur (Pilgub) dan pemilihan bupati/wali kota. Padahal aturannya jelas, DPTb hanya berhak satu surat suara pilgub.

Rekomendasi-rekomendasi itu diterbitkan di mana pelanggaran itu muncul. Bisa pengawas kecamatan, Bawaslu kabupaten/kota, atau provinsi. Tingkatnya mengikuti skala temuan itu dapat merembet pada hal yang lebih besar atau tidak. Jika di tingkat kecamatan yang menerbitkan Bawaslu Kaltim bertugas menyupervisi rekomendasi tersebut hingga terlaksananya PSU.

Diakhir, Hari menyebut kalau pihaknya hingga saat ini masih menginventarisasi data di setiap laporan PTPS. Potensi rekomendasi PSU diberikan para pengawas tak hanya menyasar empat daerah, namun enam kabupaten/kota lainnya pun berpeluang.

“Ini sedang kita inventarisi, untuk mementukan langkah Bawaslu Kaltim dan Bawaslu Kabupaten/Kota,” pungkasnya.

(tim redaksi)