VONIS.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah pusat dan daerah memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkepanjangan.
Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus memadamkan api, tetapi juga menjamin kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan penghidupan warga selama bencana berlangsung.
“Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial,” ujar Puan, Selasa (13/10/2026).
Puan mengatakan, masyarakat harus menghadapi ketidakpastian akibat karhutla, sekaligus menjaga keselamatan anak, mempertahankan pekerjaan, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan keluarga terdampak memperoleh bantuan sesuai kebutuhan.
Pemerintah juga perlu mengidentifikasi rumah tangga yang kehilangan penghasilan atau menghadapi peningkatan pengeluaran akibat kebakaran.
“Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama karhutla berkepanjangan,” tuturnya.
Selain memberikan bantuan, pemerintah perlu menyesuaikan kegiatan sekolah dan aktivitas masyarakat lainnya dengan kondisi di lapangan.
Puan mendorong pemerintah memanfaatkan berbagai program perlindungan yang tersedia untuk menjangkau keluarga yang mengalami tekanan paling berat.
Pemulihan Harus Kembalikan Kemandirian Warga
Puan menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya memadamkan api.
Pemerintah juga harus menyiapkan langkah pemulihan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas dan memperoleh penghasilan secara mandiri.
Ia meminta pemerintah menjaga kesinambungan bantuan ketika penanganan beralih dari tanggap darurat menuju pemulihan.
Dengan demikian, warga tetap mendapatkan dukungan selama mereka membutuhkannya.
“Pemerintah dapat membantu dengan menjaga dukungan selama masih diperlukan dan membuka jalan agar penghidupan warga kembali berjalan,” pungkasnya.
Puan menambahkan, DPR melalui komisi terkait akan terus mengawal penanganan karhutla.
DPR juga akan memperhatikan keselarasan kebijakan pemerintah agar perlindungan masyarakat tetap berjalan di setiap tahap penanganan.
Ia berharap pemerintah menetapkan prioritas yang jelas sehingga masyarakat mampu melewati masa sulit dan memulihkan kehidupan mereka setelah karhutla berakhir. (*)
