tenaga honorer
VONIS.ID – Sejumlah 117 tenaga honorer diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Sekretariat DPRD Kalimantan Timur…
SelengkapnyaVONIS.ID – Pengangguran terbuka berpotensi terjadi usai pemerintah menghapus tenaga honorer pada akhir 2024 mendatang. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD…
SelengkapnyaVONIS.ID – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husein, tegas menolak rencana pemerintah untuk menghapus tenaga honorer pada…
SelengkapnyaVONIS.ID – Rencana penghapusan tenaga honores di akhir 2024 mendapat sorotan dari DPRD Kaltim. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun…
SelengkapnyaVONIS.ID – Gubenur Kaltim, Isran Noor terus memperjuangkan nasib para pegawai honorer di Benua Etam. Dalam berbagai kesempatan, Isran Noor…
SelengkapnyaVONIS.ID – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji memberikan apresiasi atas terpilihnya Gubernur Kaltim, Isran Noor, sebagai Ketua Umum Asosiasi…
SelengkapnyaVONIS.ID – Persoalan terkait rencana penghapusan tenaga honorer, inilah sikap dari Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor. Isran Noor kembali…
SelengkapnyaVONIS.ID – Tidak menghapus tenaga honorer menjadi komitmen Gubernur Kaltim, Isran Noor. Penegasan itu kembali disampaikan Isran Noor usai melantik…
SelengkapnyaVONIS.ID – Senin (26/7/2022) kemarin, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim menyerahkan 120 SK kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)…
SelengkapnyaVONIS.ID – Pemerintah akan menghapus tenaga honorer di tahun 2023. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB, bernomor B/185/M.SM.02.03/2022,…
Selengkapnya