Pengangguran terbuka berpotensi terjadi usai pemerintah menghapus tenaga honorer pada akhir 2024 mendatang.
Selengkapnya
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Sani Bin Husein, tegas menolak rencana pemerintah untuk menghapus tenaga honorer pada akhir 2024 mendatang.
Selengkapnya
Kabar bakal dihapusnya tenaga honorer pada akhir 2024 mendatang, mendapatkan respon keras dari DPRD Kaltim.
Selengkapnya
Itu tegas ia sampaikan, walaupun pemerintah telah menerbitkan PP No. 49/2018 tentang manajemen PPPK.
Selengkapnya
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji memberikan apresiasi atas terpilihnya Gubernur Kaltim, Isran Noor, sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)
Selengkapnya
Persoalan terkait rencana penghapusan tenaga honorer, inilah sikap dari Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor.
Selengkapnya
Tidak menghapus tenaga honorer menjadi komitmen Gubernur Kaltim, Isran Noor.
Selengkapnya
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim menyerahkan 120 SK kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Samarinda.
Selengkapnya