
VONIS.ID – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Samarinda terus mempercepat proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.
Saat ini, pembahasan masih berada pada tahap awal berupa pengumpulan data internal sebelum melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Rusdi, menegaskan bahwa Pansus II belum memasuki tahap pembahasan bersama OPD.
Ia menyebut, seluruh anggota pansus masih memfokuskan diri pada pendalaman materi secara internal agar substansi regulasi lebih matang.
“Masih dalam pengumpulan data untuk finalisasi. Belum ada pemanggilan OPD, masih internal,” ujar Rusdi, Jumat (24/4/2026).
Pembahasan Lanjut Libatkan OPD pada Mei 2026
Rusdi menjelaskan, DPRD Samarinda telah menyiapkan jadwal lanjutan pembahasan Raperda tersebut pada Mei 2026.
Pada tahap itu, Pansus II akan mulai melibatkan OPD untuk memperkaya kajian teknis dan memastikan regulasi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.
Ia menambahkan, keterlibatan OPD menjadi penting untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan kondisi riil pengelolaan pasar rakyat di Samarinda.
“Nanti kita susun jadwal di bulan Mei, sampai tahap pemanggilan OPD, dan penyelesaian pembahasan,” jelasnya.
DPRD Samarinda melalui Pansus II menargetkan Raperda Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat dapat diselesaikan pada tahun ini.
Target tersebut diharapkan mampu mempercepat lahirnya regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan daya saing pasar rakyat di daerah.
Meski demikian, Rusdi menyebut jadwal uji publik masih bersifat tentatif dan akan ditentukan berdasarkan perkembangan pembahasan di tingkat pansus.
Dorong Ekonomi dan Tata Kelola Aset Daerah
Selain membahas Raperda pasar rakyat, Rusdi juga menyoroti sejumlah isu strategis daerah.
Salah satunya adalah pemilihan Direktur Utama Bank Kaltimtara yang menurutnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Ia berharap proses tersebut menghasilkan pemimpin yang profesional dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Harapannya yang terpilih profesional dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. (adv)
