VONIS.ID, SAMARINDA - Rencana pemerintah yang merevisi UU Mineral dan Pertambangan (Minerba) untuk dikelola oleh perguruan tinggi mendapat sorotan tajam dari akademisi Universitas Mulawaman, Samarinda.

Disampaikan Akademisi Fakultas Hukum Unmul Orin Gusta Andini, jika perguruan tinggi menerima tawaran tersebut, maka akan sangat bertentangan dengan ideologi kampus yang mengusung slogan Tropical Studies.

Hal itu dikarenakan, industri ekstraktif pertambangan batubara sarat akan konflik. Semisal pengrusakan lingkungan, kemiskinan, konflik masyarakat di area pertambangan, eksploitasi sumber daya alam hingga ke persoalan korupsi.

“Perguruan tinggi sebagai salah satu tempat produksi ilmu pengetahuan seharusnya menolak dan menunjukkan keberpihakannya terhadap masyarakat dan lingkungan,” tegas Orin, Senin (27/1/2025).

Selain itu, Orin dengan tegas juga menekankan kalau dampak negatif tambang jauh lebih besar ketimbang nilai manfaatnya. Begitu pun ketika perguruan tinggi, khususnya yang ada di Kalimantan Timur menerima dan turut menyetujui rencana pemerintah tersebut.

Dia juga menyoroti opini jika perguruan tinggi mengelola tambang maka akan bermanfaat untuk digunakan sebagai dana riset dan pengembangan. Karena, hal itu jelas sangat tidak realistis.

“Itu tidak relevan dan bukan opsi yang bisa dipertimbangkan. Bahkan kalau mengingat tambang, Unmul sendiri pernah merasakan dampak negatifnya secara langsung,” jelasnya.