VONIS.ID – DPRD Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkuat keamanan dan meningkatkan kualitas pelayanan sebelum menerapkan sistem parkir digital dan parkir berlangganan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar menilai persoalan kehilangan helm yang masih kerap dikeluhkan masyarakat perlu menjadi perhatian serius.
Menurutnya, pembayaran retribusi parkir harus diimbangi dengan pelayanan dan jaminan keamanan yang memadai.
“Kalau masyarakat sudah membayar parkir, keamanan kendaraan dan barang milik pengguna juga perlu menjadi perhatian pemerintah,” ujar Deni, Sabtu (10/10/2026).
Politisi Gerindra ini mengusulkan pemasangan kamera pengawas atau CCTV di lokasi parkir yang menjadi objek penarikan retribusi.
Fasilitas tersebut dinilai dapat membantu pengawasan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Ia mengingatkan, penerapan parkir berlangganan jangan sampai hanya berorientasi pada pembayaran, tetapi mengabaikan kualitas pelayanan di lapangan.
“Jangan sampai sistemnya sudah berubah menjadi digital dan berlangganan, tetapi persoalan keamanan seperti kehilangan helm masih terus terjadi,” tegasnya.
Di sisi lain, Deni mendukung digitalisasi pembayaran parkir karena dinilai berpotensi menekan kebocoran pendapatan daerah dan mengurangi praktik pungutan oleh juru parkir liar.
Namun, ia menekankan perlunya kesiapan infrastruktur serta mekanisme pelaksanaan sebelum kebijakan diterapkan.
“Digitalisasi parkir merupakan langkah positif. Tetapi, sistem dan infrastrukturnya harus dipersiapkan dengan baik supaya pelaksanaannya berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru,” ungkapnya.
Deni juga meminta Pemkot Samarinda menata ketersediaan lahan parkir di tempat usaha agar pelanggan memiliki fasilitas yang memadai.
Menurutnya, pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari keamanan, sistem pembayaran hingga penataan lokasi parkir.
“Harapannya, masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan pembayaran, tetapi juga pelayanan parkir yang aman, tertib, dan layak,” pungkasnya. (Adv)
