VONIS.ID - Fasilitas pendidikan di Kalimantan Timur belum merata.

Masih terjadi ketimpangan antara perkotaan dan pedalaman.

Kondisi ini jadi sorotan DPRD Kaltim.

Anggota DPRD Kaltim, Sutomo Jabir memberikan perhatian terhadap pengelolaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.

“Kami memantau dengan porsi anggaran yang besar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan jor-joran belanja di bidang pengadaan alat-alat pembelajaran dengan berbagai macam digitalisasi di sekolah tertentu. Itu agak ironis,” kata Sutomo Jabir.
 
Ia mencontohkan, di beberapa daerah masih banyak siswa yang tidak bisa belajar dengan baik karena terbatas ruang kelas. 
 
Lanjutnya, ada yang terpaksa ruangannya disekat agar memenuhi kebutuhan belajar, ada juga yang belajar di balai desa.
 
“Program prioritas kita wajib belajar 12 tahun. Namun di Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, tak ada satupun sekolah tingkat SMA ,” tuturnya.
 
Legislator daerah pemilihan Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dan Kabupaten Berau itu menilai, pemerintah harus memberikan prioritas kepada daerah-daerah yang tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai.
 
Ia berharap, Pemerintah Provinsi Kaltim bisa melakukan inovasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam mengelola anggaran pendidikan.
 
Menurut Sutomo Jabir, anggaran pendidikan sekitar Rp4 triliun jangan hanya diprioritaskan pada modernisasi pembelajaran di perkotaan.
 
Ia pesimis pendidikan Kaltim tidak mungkin merata jika pengelolaannya tidak dimulai dari wilayah pinggiran.
 
“Itu seperti api yang jauh dari panggang,” pungkas politisi PKB itu. (Advertorial)