VONIS.ID – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan Program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras mengaku prihatin dengan hasil audit BPK yakni, Rp3,5 miliar anggaran tak terserap.
Selain itu, BPK juga menemukan penyaluran beasiswa kepada penerima yang tidak memenuhi kriteria.
Agus Aras menyebut, hal itu terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan pendataan dalam penyaluran dana pendidikan.
“Dalam penyampaian BPK, ada temuan tidak optimalnya anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas. Sisa dana mencapai Rp3,5 miliar, dan ada penyaluran ke siswa yang tak memenuhi kriteria,” ungkap Agus Aras, Jumat (23/5/2025).
Terkait hal itu, Agus Aras mendorong Pemprov Kaltim untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan mekanisme sebelum program pengganti, yakni Gratispol dijalankan sepenuhnya.
Ia mengatakan, Pemprov Kaltim kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya.
Kendati demikian, Agus Aras menegaskan bahwa capaian itu tak boleh menutupi fakta adanya 27 temuan dan 63 rekomendasi dari BPK.
“Kita tetap mengapresiasi WTP. Tapi temuan itu jadi peringatan serius. Tugas kita di DPRD adalah mengawasi, agar pelaksanaan program benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Menurut Agus, ketidaksesuaian penerima beasiswa dengan kriteria menunjukkan lemahnya validasi dan seleksi penerima manfaat.
Ia mendesak Inspektorat melakukan audit internal, termasuk memastikan jika memang terjadi kesalahan, maka dana harus dikembalikan.
“Kalau ada kekeliruan, harus segera dikoreksi. Kalau perlu, dilakukan pengembalian dana,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar kesalahan di masa lalu tidak kembali terulang dalam program pengganti BKT, yaitu Gratispol, yang saat ini tengah memasuki tahap awal pelaksanaan.
“Gratispol jangan sampai mengulangi kesalahan serupa. Ini program penting untuk masa depan anak-anak Kaltim. Harus dijalankan lebih transparan, akuntabel, dan menyentuh mereka yang benar-benar butuh,” pungkasnya. (adv)