VONIS.ID – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong agar Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) dimanfaatkan sebaik mungkin.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menekankan, dengan hadirnya sistem itu, harus tidak ada lagi usulan masyarakat terabaikan dengan alasan kendala teknis.
Hal itu disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029, beberapa waktu yang lalu.
Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya integrasi antara aspirasi masyarakat dan perencanaan pembangunan daerah melalui pemanfaatan sistem digital yang efektif.
“Dengan sistem ini (SIPD), saya berharap tidak ada lagi usulan masyarakat yang ‘mentok’ karena kendala teknis. SIPD harus menjadi alat yang menyatukan niat baik eksekutif dan legislatif dalam menyuarakan rakyat. Bukan jadi penghalang aspirasi,” ujarnya.
Disampaikannya, SIPD-RI dapat menjadi jembatan antara DPRD dan pemerintah daerah dalam merumuskan program pembangunan yang menyerap suara rakyat.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pendekatan pembangunan yang tidak hanya bersifat teknokratis, namun juga memperhatikan sisi politis, partisipatif, dan kultural.
Menurutnya, sinergi keempat pendekatan ini penting agar pembangunan tidak sekadar berorientasi pada angka, melainkan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan yang baik bukan hanya yang bisa dihitung dengan angka, tetapi yang dirasakan langsung oleh rakyat yang menjawab kebutuhan mereka,” pungkasnya.
Politisi Golkar ini menambahkan, bahwa DPRD Kaltim akan menjalankan peran pengawasan secara maksimal terhadap setiap tahapan RPJMD, termasuk dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
“DPRD bukan sekadar mitra, tetapi penjaga amanah rakyat. Maka pengawasan terhadap RPJMD, RKPD, dan realisasi APBD adalah bagian dari tanggung jawab kami demi memastikan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (adv)