VONIS.ID - DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura, membahas status tanah adat yang digunakan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji didamping anggota Komisi I, menyimak dengan seksama apa yang menjadi keluhan yang disampaikan kuasa ahli waris Sultan Adji Mohammad Parikesit, Adji Pangeran Hario, Rabu (21/6/2023).

"DPRD Kaltim siap menampung semua apa yang menjadi keluhan mereka dan siap memberikan fasilitas ulang dalam rangka tindaklanjut mengenai tanah tersebut," ucap Seno Aji.

DPRD Kaltim berjanji akan mengundang semua pihak terkait lainnya, termasuk Kepala Otorita IKN Nusantara guna mendengarkan langsung keluhan dari Kesultanan Kutai Kartanegara.

"Hari ini DPRD sudah konfirmasi ke Otorita IKN dan mereka meminta jadwal ulang. Semoga RDP kedua nanti Otorita IKN sudah bisa hadir," harapnya.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu mengaku sepakat untuk kembali melakukan RDP agar permasalahan tersebut segera terselesaikan.

"Ini bukan pertemuan terakhir dengan Kesulitan Kutai Kertanegara. Selanjutnya akan ada RDP lanjutan demi kesejahteraan dan kekeliruan masyarakat Kutai Kartanegara segera terselesaikan," sambungnya.