VONIS.ID – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi momentum evaluasi pembangunan daerah, khususnya di sektor pedesaan yang selama ini kerap menghadapi ketimpangan dengan wilayah perkotaan. Pada usia yang semakin matang, pembangunan desa di Kaltim menunjukkan kemajuan, meski masih menyisakan sejumlah tantangan serius.
DPRD Apresiasi Penurunan Desa Tertinggal
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, M. Darlis Pattalongi, menilai pemerintah provinsi berhasil mencatatkan kemajuan signifikan dalam pembangunan desa. Ia menyoroti berkurangnya jumlah desa tertinggal sebagai indikator penting.
“Kalau kita bicara data, desa tertinggal di Kalimantan Timur sudah bisa ditekan hingga kisaran 180 desa pada 2025. Ini capaian yang patut kita apresiasi,” ujar Darlis, Jumat (9/1/2026).
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, kesenjangan desa dan kota merupakan persoalan klasik yang hampir seluruh daerah di Indonesia hadapi. Karena itu, capaian tersebut mencerminkan konsistensi kebijakan pemerintah daerah.
Komisi IV DPRD Kawal Peran DPMPD
Darlis menegaskan Komisi IV DPRD Kaltim terus mengawal peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) agar pembangunan desa berjalan berkelanjutan.
“Itu tantangan kita ya, dan itu persoalan klasik. Semua daerah menghadapi hal yang sama. Makanya kami di Komisi IV itu terus mengawal agar keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) itu terus kita support,” jelasnya.
Ia menilai dukungan kebijakan dan penganggaran menjadi kunci agar program pemberdayaan desa berjalan efektif dan tepat sasaran.
Data BPS Jadi Peringatan Ketimpangan Desa
Meski mencatat kemajuan, Darlis mengingatkan agar pemerintah tidak lengah. Ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur per Desember 2024 yang menunjukkan ketimpangan kemiskinan di wilayah pedesaan masih cukup tinggi.
Berdasarkan data tersebut, tingkat ketimpangan kemiskinan di desa tercatat berada di angka 1,102. Sementara itu, kondisi di wilayah perkotaan justru menunjukkan tren yang lebih baik, dengan tingkat kemiskinan menurun di angka 0,781.
“Data BPS itu harus kita jadikan cermin. Artinya, meskipun desa-desa kita berkembang secara status, tapi masih ada ketimpangan yang harus kita kejar, terutama dari sisi kesejahteraan masyarakat,” kata Darlis.
Infrastruktur Dasar Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Darlis mengakui masih terdapat keterbatasan di wilayah pedesaan, terutama terkait infrastruktur dasar. Akses jalan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan sarana publik lainnya masih membutuhkan perhatian serius.
“Infrastruktur jalan, sekolah, rumah sakit, dan layanan dasar lainnya masih menjadi PR besar yang harus kita selesaikan secara bertahap,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi sejauh ini telah bekerja maksimal dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa. Menurutnya, perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau desa-desa yang berada di wilayah terpencil.
“Semua desa sudah berkembang, termasuk desa yang sedang dan desa berkembang. Itu bukti konkret bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menaruh perhatian terhadap keberadaan desa-desa kita,” tegasnya.
Darlis juga mengakui masih terdapat sejumlah keterbatasan di wilayah pedesaan, khususnya terkait akses infrastruktur dasar. Jalan penghubung antarwilayah, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga sarana publik lainnya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bertahap.
“Memang masih ada kekurangan, terutama soal akses. Infrastruktur jalan, sekolah, rumah sakit, dan layanan dasar lainnya tetap menjadi PR besar bagi pemerintah,” ujarnya.
Komitmen Kepemimpinan Dinilai Nyata
Menurut Darlis, komitmen kepemimpinan di Kalimantan Timur menjadi faktor penting dalam mendorong pemerataan pembangunan desa. Ia menilai hal itu terlihat dari kehadiran langsung pemimpin daerah ke wilayah pelosok.
“Tapi sekali lagi kami melihat bahwa komitmen pemimpin di Kaltim itu nyata. Itu juga ditunjukkan dengan seringnya beliau berkunjung ke pelosok-pelosok,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung ketidakhadiran Gubernur Kaltim dalam rapat paripurna HUT ke-69 Kaltim, yang disebutnya berkaitan dengan kondisi kesehatan usai kunjungan kerja ke wilayah pedalaman.
“Bahkan kita bisa lihat ketidakhadirannya di dalam paripurna ini karena situasi kesehatan, beliau baru pulang dari Mahakam Ulu dan Kutai Barat untuk melakukan kunjungan monitoring terhadap proyek-proyek yang ada di pedesaan,” tutup Darlis.
Gubernur Tegaskan Pembangunan Desa Tetap Prioritas
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan pembangunan pedesaan tetap menjadi prioritas utama pemerintah provinsi. Ia menolak pembangunan yang hanya terpusat di wilayah perkotaan.
“Pembangunan Kalimantan Timur tidak boleh berhenti di kota. Desa harus ikut maju karena desa merupakan fondasi utama pembangunan daerah,” tegas Rudy.
Ia menyebut penurunan jumlah desa tertinggal sebagai hasil kerja bersama pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat desa.
Pemerintah Dorong Desa Naik Kelas
Rudy menekankan bahwa capaian tersebut bukan tujuan akhir. Pemerintah, kata dia, harus memastikan desa berkembang naik kelas menjadi desa maju dan mandiri.
“Kita tidak boleh cepat puas. Tantangan kita ke depan adalah memastikan desa yang berkembang bisa menjadi desa maju dan mandiri,” ujarnya.
Ia juga mengakui luas wilayah dan kondisi geografis Kalimantan Timur menjadi tantangan tersendiri. Namun, hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pemerataan pembangunan.
“Kondisi wilayah kita memang tidak mudah, tapi itu bukan alasan untuk berhenti. Pemerintah harus hadir, melihat langsung, dan memastikan program pembangunan benar-benar masyarakat desa rasakan,” katanya.
Rudy menegaskan kunjungan ke wilayah pedalaman akan terus jadi agenda rutin sebagai bentuk komitmen mewujudkan pembangunan yang adil dan merata.
“Selama kami diberi amanah, perhatian terhadap desa tidak akan berkurang. Pemerataan pembangunan adalah komitmen yang harus terus kita jaga,” pungkasnya.
Peringatan HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Timur pun menjadi pengingat bahwa capaian pembangunan desa harus terus selalu ada peningkatan. Di tengah kemajuan yang telah tercapai, tantangan pemerataan masih menuntut konsistensi kebijakan dan kerja bersama agar pembangunan benar-benar menyentuh seluruh pelosok Bumi Etam.
(tim redaksi)