VONIS.ID – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Kalimantan Timur pada Jumat (9/1/2026) menjadi momentum refleksi bagi seluruh pemangku kebijakan daerah. Memasuki usia hampir tujuh dekade sejak penetapan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, Kalimantan Timur telah matang secara usia, namun masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan kemandirian fiskal.
Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa peringatan hari jadi provinsi tidak boleh berhenti pada seremoni semata. Ia mendorong HUT ke-69 Kaltim bermakna sebagai ajang evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan secara mandiri.
DPRD Kaltim Soroti Ketergantungan pada Dana Pusat
Hasanuddin Mas’ud (Hamas) menilai usia Kaltim seharusnya sejalan dengan kedewasaan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Jadi usianya sudah tidak muda lagi ya, sudah dewasa. Tentu kita berharap Kaltim juga dewasa dalam pengelolaan APBD. Paling tidak kita bisa berdiri di kaki kita sendiri dengan pendapatan asli daerah,” ujar Hasanuddin Mas’ud saat berada di Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Ia mengingatkan bahwa Kalimantan Timur selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi penyumbang terbesar bagi pendapatan negara. Kontribusi sektor sumber daya alam bahkan secara konsisten menempatkan Kaltim di lima besar nasional dalam kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Namun, kondisi fiskal daerah saat ini dinilai tidak sebanding dengan besarnya kontribusi tersebut.
DBH Terpangkas, APBD Kaltim Menyusut Signifikan
Hamas mengungkapkan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak besar terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kaltim.
“Akibat kebijakan efisiensi, DBH kita terpotong lebih dari 70 persen. APBD Kaltim 2026 hanya sekitar Rp15 triliun. Padahal, tanpa pemotongan, bisa mencapai Rp21 triliun,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi ini menjadi peringatan keras agar Kaltim tidak terus bergantung pada dana transfer pusat. Ia menegaskan dana dari pusat seharusnya hanya menjadi pelengkap, bukan sumber utama pembangunan.
“Kalau memang ada DBH ataupun dana alokasi yang lain, itu bonus. Tapi harapannya ke depan Kaltim bisa berdiri dengan APBD sendiri. Karena sejak berdiri, kontribusi Kaltim terhadap PDRB nasional itu besar, kita masuk lima besar terus dari 36 provinsi,” tegasnya.
DPRD Nilai “Efisiensi” = Alokasi ke Pusat
Lebih lanjut, Hamas menilai istilah efisiensi anggaran yang pemerintah pusat gunakan perlu adanya tinjauan ulang dari sudut pandang daerah.
“Yang terjadi di daerah justru banyak anggaran ditarik ke pusat. Ini bukan efisiensi, tapi alokasi,” katanya.
Ia menilai pemerintah pusat perlu lebih adil dalam mendistribusikan hasil kekayaan daerah, terutama bagi provinsi yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Gubernur Kaltim Dorong Penguatan PAD dan Transformasi Ekonomi
Sejalan dengan pandangan DPRD, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa tantangan fiskal harus dengan penguatan kemandirian ekonomi dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut Rudy, usia 69 tahun menjadi fase krusial bagi Kaltim untuk membuktikan kematangan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.
“Di usia 69 tahun ini, Kalimantan Timur harus semakin matang. Kita tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pusat. Kemandirian fiskal menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan berkelanjutan,” kata Rudy Mas’ud dalam keterangannya.
Ia mengakui kebijakan efisiensi anggaran merupakan strategi nasional, namun daerah tetap harus mampu beradaptasi dan berinovasi.
“Kita memahami kebijakan nasional, tetapi daerah juga harus cerdas mengelola potensi sendiri. Pendapatan asli daerah harus diperkuat, dan belanja harus semakin tepat sasaran,” ujarnya.
Dorongan Kaltim Kurangi Ketergantungan pada SDA
Rudy menegaskan Kalimantan Timur memiliki modal besar untuk meningkatkan PAD, mulai dari sektor jasa, pengembangan ekonomi non-ekstraktif, hingga optimalisasi aset daerah.
“Ke depan kita tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam. Kita harus mendorong sektor berkelanjutan yang memberi nilai tambah bagi daerah,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja lebih disiplin, inovatif, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran.
“Dengan anggaran terbatas, kita justru dituntut lebih efektif, kreatif, dan cepat. Setiap rupiah APBD harus berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
HUT ke-69 Kaltim Jadi Penanda Arah Baru Pembangunan Kaltim
Peringatan HUT ke-69 Kaltim menjadi penanda bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks. Di tengah kebijakan efisiensi nasional, kemandirian fiskal muncul sebagai agenda utama yang harus ada wujudnya melalui sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif.
Baik DPRD maupun Pemerintah Provinsi sepakat bahwa kematangan usia Kaltim harus sejalan dengan kemampuan berdiri di atas kekuatan sendiri. Dengan pengelolaan APBD yang mandiri dan berpihak pada kepentingan rakyat, Kalimantan Timur diharapkan mampu terus melaju sebagai daerah strategis yang berdaulat secara ekonomi dan fiskal.
(Redaksi)