VONIS.ID - Calon Wali Kota Samarinda, Andi Harun hadir sebagai pembicara dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Amanat Nasional (PAN) yang digelar di Aula Rumah PAN, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Sabtu (16/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Andi Harun mengungkapkan visi misi serta program pembangunan untuk Samarinda.

Ia menyebut akan berfokus pada kemajuan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pemerintahan yang transparan.

"Partai politik itu adalah sebuah jembatan, sebuah kendaraan untuk mencapai tujuan bernegara. Tujuan kita jelas, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kemajuan Indonesia Raya," ujar Andi Harun.

Ia menekankan bahwa meskipun tidak ada partai yang dapat mengklaim memiliki ideologi murni, namun partai politik tetap merupakan alat yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia.

“Tidak segan mengkritisi pragmatisme politik yang kerap terjadi di Indonesia,” ungkapnya .

Ia mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam politik Indonesia adalah tingginya praktik money politik yang seringkali menjadi faktor penentu kemenangan dalam pemilu.

"Tingkat pragmatisme politik kita masih sangat tinggi, antara 48% hingga 53%.Kalau tidak punya uang, susah untuk terpilih," tegasnya.

Ia pun mengakui bahwa faktor pendidikan politik yang rendah di kalangan masyarakat turut mempengaruhi tingginya tingkat pragmatisme ini.

Menurutnya, untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan edukasi politik yang lebih intensif kepada masyarakat.

"Sekitar 85% dari rakyat kita belum memiliki pemahaman politik yang memadai ini menjadi tantangan besar bagi kita untuk membangun sistem demokrasi yang sehat," ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa angka kemiskinan yang masih tinggi, yakni sekitar 9,3 hingga 11%, membuat banyak masyarakat di daerah terpaksa terlibat dalam praktik money politics demi memperoleh penghasilan yang lebih baik.

Di sisi lain, Andi Harun menegaskan pentingnya pengelolaan pembangunan yang berbasis pada tiga sektor utama sektor publik, sektor swasta, dan sektor masyarakat. Menurutnya, pengelolaan sektor publik yang baik adalah kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Samarinda.

"Pemerintah bersama DPRD dan partai politik harus bekerja sama dengan baik untuk mengelola sektor publik. Jika Presiden terpilih dan ada kebijakan yang menyangkut pajak, seperti kenaikan PPN dari 10% menjadi 12%, maka sektor publik harus siap menghadapi perubahan tersebut," pungkasnya. (*)