VONIS.ID, SAMARINDA - Kendaraan besar kerap ditemui mengantre bahan bakar minyak jenis solar, hingga ke badan jalan.
Kondisi inipun dikeluhkan, tidak hanya di Samarinda juga hampir seluruh kabupaten/kota di Kaltim.
Bahkan, PT Pertamina sendiri mengakui adanya potensi oknum membeli solar subsidi untuk kebutuhan industri, juga atau untuk dijual kembali.
Gusti Anggara Permana, Sales Area Manager Kaltim dan Kaltara, PT Pertamina Patra Niaga, mengungkap potensi penyalahgunaan solar bersubsidi lantaran disparitas harga yang jauh, dari harga solar industri.
Untuk harga solar subsidi saat ini berada di harga sekitar Rp5.500 per liter, sementara harga solar industri sebesar Rp14 ribu per liter.
"Disparitas harga antara solar industri dan solar subsidi saat ini Rp9.050 per liter. Ada oknum yang memanfaatkan hal ini, ada disparitas harga yang tinggi. Siapa yang tidak tertarik untuk menekan biaya," kata Gusti Anggara, Selasa (23/11/2021).
Diketahui saat ini, kuota solar JBT 2021 oleh Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Kaltim mendapat jatah kuota per September 2021 sebesar 211.588 ribu per ton solar.
Mencegah permainan mafia soal subsidi makin parah, PT Pertamina menyiapkan langkah-langkah pencegahan.
Salah satu yang bakal dilakukan dengan memberlakukan fuel card. Fuel card saat ini mulai diterapkan di Balikpapan, hasil kerja sama Aprindo, Pertamina, dan Bank BRI.
"Berkolaborasi menerbitkan fuel card. Jadi diverifikasi nanti konsumen memegang fuel card setiap nopol satu kartu. Pemegang kartu itu adalah mereka yang berhak membeli solar bersubsidi," jelasnya.
Nantinya fuel card ini menjadi alat kontrol, sehingga oknum-oknum pembeli solar subsidi untuk industri harapannya bisa ditangkal.
"Perlu pendekatan dan sosialisasi ke masyarakat. Bisa banget, kami harap dapat support pemerintah provinsi. Setiap pembeli subsidi menggunakan fuel card dan harus diverifikasi lebih baik jadi lebih tepat sasaran," tegasnya.
"Diperlukan mekanisme identifikasi siapa layak beli solar subsidi. Kita butuh itu. Mau bayar pakai apapun tidak masalah tapi kita harus tahu yang berhak siapa. Kalau oknum bukan ranah kami ada aparat hukum yang bisa lakukan itu," pungkasnya. (*)
