VONIS.ID - Dua tahun lagi, proses Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) akan digelar.
Menjelang tahun politik itu, berbagai persiapan sudah dilakukan KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pihak pengawas.
Adanya pelanggaran, bisa saja terjadi, termasuk juga politik uang.
Joni Sinatra Ginting, Anggota Komisi I DPRD Samarinda pun sudah wakti-wanti akan hal itu.
“Tugas pengawasan pemilu 2024 mendatang bukan hanya tugas Bawaslu atau Panwascam saja, melainkan semua unsur pemerintah dan masyarakat,” kata Anggota DPRD Samarinda Komisi I, Joni Sinatra Ginting pada kegiatan Rakor Pengawasan tahapan pemilu 2024 yang digarap Bawaslu Samarinda, Senin (21/11/2022) di Swisbell Hotel.
Pengawasan dengan melibatkan seluruh masyarakat disebutnya sangat efektif. Sebab lanjut politisi partai Demokrat itu, personel Bawaslu terlebih di daerah terpencil sangat terbatas. Dengan dibantu masyarakat dan pihak keluarahan dipastikan dapat meminimalisir pelanggaran terutama politik jual beli suara.
“Mari sama – sama menciptakan pemilu yang sehat,” imbuhnya.
Sebab kecurangan dalam pemilu tambah dia dapat menciptakan suasana yang tidak harmonis dan dapat memecah belah masyarakat.
Pun jika terjadi pelanggaran dan terbukti, maka sanksi mesti ditegakkan.
Ia menegaskan, pemberian sesuatu untuk mempengaruhi suara dikatannya sama sekali tidak berpengaruh kepada masyarakat saat ini. Untuk itu lebih baik, calon kontestan pemilu lebih baik bersosialisasi ke masyarakat untuk meraih suara.
“Lebih baik dari sekalarang saja turun ke masyarakat, jangan pas sudah masa kampanye saja. Karena itu lebih efektif dibanding dengan membeli suara rakyat,” tegasnya.
(advertorial)
