VONIS.ID - Sebagai mitra pemerintah terkait persoalan infrastruktur dan lingkungan, Komisi III DPRD Samarinda tak segan memberikan kritik dan masukan.

Dengan disahkannya APBD Samarinda senilai Rp 5,1 Triliun, diharapkan pembangunan terus berjalan untuk masyarakat.

Salah satu yang menjadi perhatian anggota legislatif, yakni program pengendalian banjir.

“Seperti kegiatan pembangunan drainase yang perlu diperhatikan kualitasnya, perlu diperhatikan air dengan intensitas tinggi, apakah berfungsi dengan baik,” ucap Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani.

Sebab, pembangunan drainase yang berkualitas dapat mempengaruhi usia dari pembangunan infrastruktur itu sendiri.

Termasuk dalam pembangunan jalan serta saluran yang berada di dalamnya.

“Sedangkan banjir yang terjadi selama ini, salah satunya disebabkan karena saluran yang tersumbat,” jelasnya.

Tak heran ia pun meminta kepada kontraktor termasuk instansi yang bertanggung jawab, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda untuk memperhatikan kualitas pembangunan drainase.

“Kalau salurannya bagus, sebenarnya bakal bertahan lama saja, sehingga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur lainnya,” pungkasnya. (Advetorial)