VONIS.ID - Bursa pencalonan kepala dan wakil badan otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus melesat kencang.
Tak ingin ketinggalan dalam bursa tersebut, para masyarakat lokal dari berbagai suku yang menghuni Kalimantan Timur pun turut memberikan usulannya.
Yakni kedua posisi tersebut sangat layak jika diemban Kesultan Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kesultanan Paser, sebab mengingat lokasi IKN Nusantara yang berada di dua wilayah tersebut.
"Dan yang bisa menciptakan dan menjaga kondusifitas IKN maka sultan adalah jawaban paling tepat," tegas Muhammad Husni Fahruddin Ketua Umum Laskar Kebangkitan Kutai (LKK) saat menggelar acara Ikrar Akbar Masyarakat Kaltim (Rakat) di hotel Aston, Senin (14/2/2022).
Jauh sebelum diusulkannya Kesultanan Kukar dan Paser oleh Rakat Kaltim, nama-nama tokoh lainnya pun telah bertengger seperti seperti eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.
"Ini (Kepala dan wakil Otorita IKN) kan bentuknya usulan dan presiden yang akan memutuskan. Maka kita berhak dong memberikan usulan sebagai rakyat Kaltim," imbuhnya.
Dorongan yang dilakukan Rakat Kaltim pun dikatakannya memiliki landasan yang begitu kuat. Sebab pihak kesultanan di dua wilayah IKN dinilai sebagai sosok yang bijaksana dan mampu menciptakan kondusifitas di tengah ragam suku yang hidup di Bumi Mulawarman.
"Di luar hal teknis sultan adalah jawaban yang paling tepat karena bijaksana dan mampu menjaga kondusifitas. Kalau terkait masalah teknis, soal pembangunan dan lainnya itu adalah tugas para pembantu kepala dan wakil otorita IKN," papar pria yang karib disapa Ayub itu.
Dengan penuh percaya diri, Ayub pun mengatakan kalau usulan sultan menjadi kepala dam wakil otorita tidak akan ditolak oleh Presiden RI Joko Widodo. Sebab usulan tersebut adalah hal yang baik dan masuk akal.
"Usulan ini tidak mungkin tidak diterima, apalagi usulan kami ini baik dan sangat masuk akal jadi pasti diterima. Dalam waktu dekat kami akan menyusun tim perumus untuk menyusun ini dan membawa para tokoh kesultanan ke Jakarta menyampaikan butuhnya kearifan lokal untuk mengawal IKN ini dan memang cuman lokal yang bisa mengatasi semua permasalahan yang ada di daerahnya," katanya.
(redaksi)
