Jumat, 20 September 2024

Pariwara DPRD Samarinda

Pastikan Kebutuhan Pokok Jelang Ramadan, Komisi II DPRD Samarinda Imbau Masyarakat Tak Perlu Panik

Rabu, 23 Maret 2022 20:56

WAWANCARA - Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah/ Foto: VONIS.ID

VONIS.ID - Jelang pelaksanaan bulan suci Ramadan, anggota Komisi II DPRD Samarinda bersama Wakil Wali Kota Rusmadi Wongso melakukan inspeksi dadakan di sejumlah pasar tradisonal mengecek stok kebutuhan bahan pokok

Hasil inspeksi tersebut, dikatakan Laila Fatihah Anggota Komisi II DPRD Samarinda bahwa kebutuhan bahan pokok sejatinya terbilang aman. 

Bahkan ia menyebut pengecekan stok bahan pokok tak hanya dilakukan di pasar tradisional, pun demikian di sejumlah pusat grosir dan beberapa gudang distributor.

Selain itu, lanjut Laila Fatihah, meski stok dinyatakan aman namun kenaikan harga yang saat ini terjadi pun juga masih dianggap dalam batasan normal. 

"Karena yang terpenting itu adalah ketersediaan barangnya yang dipastikan mencukupi kebutuhan rumah tangga," ucap Laila Fatihah saat dikonfirmasi Rabu (23/3/2022).

Oleh karena itu ia menggarisbawahi bahwa asal masyarakat tidak terlalu panik dalam memenuhi kebutuhannya, maka tidak akan ada kelangkaan bahan pokok seperti yang dikhawatirkan.

"Masyarakat tidak perlu panik selama kita menggunakan sesuai kebutuhan, bahan pokok ini akan aman sampai bulan Ramadan," imbuhnya. 

Selain itu, dijelaskannya juga bahwa kedepan pihak legislatif nantinya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan terkait stok dan pendistribusian minyak goreng murah yang disediakan Pemkot Samarinda sebanyak 222.222 liter.

"Nanti juga akan kita komunikasikan apakah mungkin kalau kita salurkan minyak curah ini ke pasar. Tapi memang yang menghalangi kita adalah peraturan pemerintah pusat yang selalu berubah-ubah," sebutnya.

Diketahui dalam pendistribusian minyak curah memang ada ketentuan sendiri dari Kementerian Perdagangan terkait kemasan dan juga standar penyaluran minyak goreng yang akan digunakan oleh masyarakat.

"Karena akhirnya aturan dari pemerintah pusat itu yang membelenggu kita untuk mendistribusikan minyak goreng yang telah kita stok, untungnya antara perumdam, pemkot, dan DPRD selalu berkomunikasi karena konstituen kita sudah menjerit kepada kita," pungkasnya. 

(advertorial)

Baca berita kami lainnya di
Tag berita:
Beritakriminal