VONIS.ID, SAMARINDA - Pemkot Samarinda melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Kaltim dalam menjalin kerjasama terkait Pengembangan Manajemen dan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Penandatangan MoU Pengembangan Manajemen dan SPIP itu berlangsung, di gedung Balai Kota, bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim, Supriyadi, Jumat (4/3/2022).
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengapresiasi BPKP yang mau bersinergi dalam membantu Pemkot Samarinda untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan juga sumber daya manusia.
"Sinergi ini sesuai dengan visi kita dalam mewujudkan pemerintah yang profesional, akuntabel dan ekonomis dalam pengelolaan anggaran," ujar Andi Harun.
Andi Harun mengungkapkan, Pemkot Samarinda telah banyak mengeluarkan sistem untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Termasuk dalam hal perencanaan hingga pengawasan dan evaluasinya.
Andi Harun menyadari, SPIP dapat mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan secara profesional.
Ia berharap melalui sosialisi SPIP dikalangan kepala OPD Pemkot Samarinda, mampu menciptakan kondisi pengawasan dalam mendeteksi sejak dini penyimpangan-penyimpangan yang dianggap dapat merugikan negara.
"SPIP ini tergantung pada komitmen niat baik kita dalam mengimplementasikan kepada para pegawai, tujuannya untuk melahirkan budaya pemerintah yang bersih dan benar," ungkap Andi Harun.
"Maka saya minta pimpinan OPD untuk menjadikannya sebagai tanggungjawab dan kewajiban bersama, tidak saja untuk unit kerja tapi individu dalam menguji kepatuhan kita kepada peraturan yang berlaku,” tambahnya.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim, Supriyadi membeberkan tujuan SPIP.
Hadirnya SPIP adlaah untuk meningkatkan pemahaman kepala OPD dalam menghadapi tugas-tugas mengelola keuangan negara.
Selanjutnya SPIP berdampa pada peningkatan keandalan dalam pelaporan keuangan pemerintah menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Saya sendiri mengapresiasi kepada Pemkot Samarinda yang sudah memperoleh predikat WTP hingga ketujuh kali," ujarnya.
Dia menjelaskan ada empat cakupan yang harus dipahami dalam pengembangan SPIP.
Pertama, pengetahuan tentang pemahaman mengenai laporan keuangan negara atau daerah.
Kedua, efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
Ketiga, pengendalian aset.
Keempat, ketaatan terhadap perundang-undangan.
(tim redaksi)
