VONIS.ID, SAMARINDA - Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda tahun anggaran 2022 dijadwalkan selesai pada penghujung November. 

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi yang mana juga menyebut jika berbicara kisaran, maka APBD Murni 2022 nantinya akan berada di pagu anggaran Rp2,8 triliun. 

"Untuk tanggalnya belum bisa dipastikan, tapi yang pasti akhir bulan ini," ungkapnya belum lama ini. 

Lanjut dijelaskan Subandi, sejatinya pengesahan APBD Murni 2022 bisa dilakukan lebih dini. Akan tetapi, ada beberapa perencanaan anggaran yang belum rampung. Sebab perlu sinkronisasi dengan program-program Pemkot Samarinda. 

"Masih ada yang harus di sinkronkan," ujarnya. 

Politisi PKS ini juga menjelaskan, nantinya APBD Murni 2022 akan mengacu sesuai visi-misi Wali Kota Samarinda, Andi Harun dan Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi Wongso.

Yang mana visi-misi tersebut telah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021-2026. 

Seperti program prioritas penanganan banjir, program Pro Bebaya dan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).

"Pastinya anggaran (APBD Murni 2022) itu menunjang apa yang menjadi program prioritas," katanya. 

Mengenai kendala, Subandi tak menampik bahwa besaran anggaran APBD Kota Samarinda masih belum cukup untuk mengatasi semua masalah pembangunan dalam sekejap mata. 

Seperti program prioritas Pro Bebaya, yang mana nantinya akan dialokasikan Rp100-Rp300 juta bagi setiap RT di Kota Tepian.

Hal ini menurut Subandi menjadi salah satu fokus yang cukup banyak menyedot anggaran. 

"Kan ini hampir 2.000 RT, kalau dihitung-hitung itu sudah Rp198 miiliar lebih. Itu baru dari Pro Bebaya, belum lagi penanganan banjir," bebernya.

Kendati program prioritas wali kota dan wakilnya saat ini cukup menguras pagu anggaran, Subandi sejatinya tetap memberi apresiasi.

Sebab menurutnya langkah prioritas permasalahan krusial memang harus didahulukan. 

"Yang penting alokasi anggaran itu pro rakyat, sesuai kebutuhan yang mendesak, dan itu pasti kami dukung," jelasnya. 

Lebih jauh dijelaskan, nantinya penggunaan anggaran akan direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Semisal, jika pengunaan anggaran dijadwalkan pada Januari 2022, maka pengesahan harus dilakukan pada November 2021.

"Karena selambat-lambatnya itu satu bulan sebelum masa penggunaan anggaran sudah harus disahkan," pungkasnya. (advertorial)