VONIS.ID, SAMARINDA - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari Jakarta ke sebagian kawasan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) terus mendapatkan dukungan dari beragam lapisan masyarakat di Kalimantan Timur (Kaltim).
Satu di antara banyak dukungan disuarakan oleh organisasi Nahdatul Ulama (NU) Kaltim. Pernyataan dukungan itu pun dikeluarkan langsung oleh Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kaltim, Muhammad Fauzi A Bahtar.
Kata Muhammad Fauzi A Bahtar, bahwa dukungan itu disuarakan setelah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU bertandang langsung ke titik 0 IKN belum lama ini dengan kegiatan rangkaian doa bersama.
"Kami juga bersama-sama Ketua Umum PBNU sudah ke titik 0 berdoa bersama di sana, dan semoga IKN ini bisa terwujud di Kaltim," ungkap Fauzi A Bahtar kepada awak media, Kamis (17/2/2022).
Selain itu Fauzi A Bahtar juga menyampaikan gelaran doa bersama selanjutnya, khususnya di kawasan wilayah IKN di dua kabupaten berbeda seperti yang telah diinstruksikan PBNU.
"Alhamdulillah semenjak dicanangkannya IKN ke Kaltim kami menginstruksikan para pengurus cabang khususnya di PPU untuk memperkuat Islam di sana," jelasnya.
Sementara itu, ketika disinggung mengenai adanya penolakan IKN yang juga banyak disuarakan, Fauzi A Bahtar menilai hal tersebut wajar terjadi. Pasalnya dalam sebuah keputusan politik tentu akan terjadi pro dan kontra.
"Penolakan-penolakan itu memang wajar, ada pro ada kontra. Cuma kami berkomitmen apapun alasannya IKN harus tetap ada di Kaltim," ujarnya.
Untuk mempersiapkan gelombang persaingan tenaga kerja, PWNU Kaltim pun ke depannya akan mendorong sumber daya manusia lokal dapat mengambil langkah-langkah peningkatan kualitas dengan cara sertifikasi.
"Berdasarkan instruksi PBNU meminta tenaga-tenaga kerja kita bisa melengkapi sertifikasi dan peningkatan kemampuan sehingga kita bisa bersaing," imbuhnya.
Selain itu, posisi badan otorita yang hangat diperbincangkan pun dinilai NU semestinya dapat diisi oleh tokoh-tokoh NU yang dianggap layak mengisi posisi strategis tersebut.
"Kami juga berharap bapak Presiden Jokowi dapat melibatkan kami dalam mengisi badan otorita IKN," pungkasnya.
(redaksi)
