VONIS.ID - Aksi digelar Gerakan Bunga Terung Kaltim pada Sabtu pagi (30/10/2021).
Aksi dilakukan dengan menyuarakan perubahan iklim yang dilakukan di dua lokasi, yakni di depan Kantor Gubernur Kaltim, serta di area Jembatan Mahakam Samarinda.
Pihak dari Bunga Terung Kaltim membawa poster bertuliskan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan iklim, sekaligus juga mengkritisi COP.
Narahubung Bunga Terung Kaltim, Maulana Yhudistira jelaskan bahwa pada tanggal 31 Oktober-12 November akan terselenggara Konferensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB Yang juga di sebut Conference of the Parties (COP) ke-26 di Glaslow Scotland yang dihadiri oleh 196 negara penandatangan.
Tujuan konferensi tersebut di setiap tahunnya adalah agar para pemimpin negara berkomitmen untuk menahan laju pemanasan global dengan mengurangi pengeluaran gas rumah kaca (GRK), tapi sejak diselengarakan, emisi gas rumah kaca terus meningkat dan keadaan bumi makin memprihatinkan.
"Sayangnya dengan jalur yang sekarang, dimana para politisi terus membawa konflik kepentingan para pemain industri ekstraktif di seluruh dunia, COP26 tidak akan bisa menyelesaikan krisis iklim dan hanya akan menjadi latihan greenwashing terbesar yang pernah dilakukan oleh pemerintah dunia," ujarnya.
Ia lanjutkan bahwa jika COP bisa mengatasi krisis Iklim mengapa dibutuhkan sampai 26 kali pertemuan dan membahas yang itu-itu saja.
"Dimana kata kata besar dan janji palsu terus diutarakan, akan tetapi tanpa aksi nyata dan seakan tidak mengerti sains sambil terus membiarkan keadaan makin memburuk," katanya.
Maulana melanjutkan bahwa Kaltim sendiri terus menjadi wilayah pengerukan dan Penghacuran hutan yang massif dari tahun ketahun.
"Padahal kita tahu penyebab utama Krisis iklim adalah pembongkaran Hutan dan Pembakaran Energi dan 71% penyebab krisis Iklim hanya disebabkan oleh 100 Perusahaan dan sebagian diantaranya ada di Kaltim," katanya.
"Yang kita butuhkan adalah memastikan adanya kedaulatan masyarakat dalam sistem pembuatan kebijakan dan penentuan pembangunan para negara, melalui adanya balai masyarakat yang berdaulat, acak, adil dan representatif, terbebas dari kekuasaan terpusat dan konflik kepentingan," lanjutnya lagi. (*)
