VONIS.ID - Aktivitas tambang koridoran atau tambang ilegal terpantau di Desa Margahayu dan Desa Jongon, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim).
Tambang koridoran itu disebut melewati wilayah kerja pengamanan dari PT Mahaguna Komando Indonesia (MKI).
PT MKI diketahui telah bekerjasama dengan PT Bramasta Sakti, PT Mitra Pesona Harmoni, Dayatama Prima Energi di bidang pengamanan khususnya mencegah terhadap kegiatan tambang tanpa ijin dan penyerobotan lahan di perusahaan tersebut.
Adapun aktivitas tambang koridoran yang melewati wilayah kerja pengamanan PT MKI itu terpantau terjadi pada Rabu (15/3/2023) malam.
Hal itu seperti dikatakan Sudarmadi, Chief Security PT MKI saat dihubungi pada Kamis (16/3/2023).
Disebutnya, diketahuinya tambang koridoran ini juga bermula dari adanya laporan warga dan setelah dilakukan pengecekan, ditemukan adanya kendaraan-kendaraan tambang yang melewati kawasan pengamanan PT MKI.
Ada 5 dump truck yang diketahui melewati kawasan, seperti pengamatan yang dilakukan tim dari Sudarmadi.
"Ada 5 dump truck, melakukan aktivitas tambang koridor yang melewati wilayah kerja pengamanan MKI," ucapnya.
Dari kejadian itu, pihaknya juga sudah melakukan imbauan agar tak melakukan aktivitas, khususnya aktivitas penambangan ilegal di lokasi Desa Margahayu dan Desa Jongon itu.
"Security di bawah manajemen PT Mahaguna Komando Indonesia (PT MKI) akan selalu proaktip untuk mengamankan izin lokasi tersebut dengan mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas di izin lokasi itu," ujarnya.
"Bila ada kegiatan di izin lokasi tersebut yang sekiranya melanggar hukum, PT MKI akan melaporkan ke pemilik izin lokasi, selanjutnya pemilik izin lokasi akan melaporkan kepada pihak berwenang," ucapnya.
Sementara ini, pihak dari Chief Security PT MKI telah menyiagakan sekitar 15 orang untuk berjaga di kawasan itu.
Hal itu dilakukan untuk menjaga agar oknum- oknum kendaraan-kendaraan tambang koridoran tidak mengulangi aksi serupa, melewati wilayah kerja pengamanan MKI.
"Kami siagakan 15 orang, tetapi jika eskalasi meningkat, akan kami upayakan untuk permohonan bantuan kepada aparat," ucapnya.
(redaksi)
