VONIS.ID - Kamis (29/8/2024), bertempat di Hotel Mercure Jalan Mulawarman Samarinda, sosialisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) mulai dilakukan.
Kegiatan itu turut dihadiri Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Dalam kesempatan itu, Andi Harun menegaskan pentingnya penerapan sistem KKPD dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
"Bulan Agustus, September, paling lambat minggu kedua, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Samarinda wajib sudah melaksanakan penggunaan belanja kartu kredit pemerintah," ujar Andi Harun.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan sistem pembayaran baru yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkot Samarinda.
"Kawan-kawan harus ikhlas melaksanakanya. Karena kita telah berkomitmen menjadikan pemerintahan ini sebagai pemerintahan yang bersih, anti korupsi, anti suap, dan anti gratifikasi ini adalah komitmen kuat yang harus kita jalankan dan kita perbaiki semua sistem transaksi kita," ucapnya.
Ia mengatakan bahwa penerapan KKPD diharapkan dapat mendukung pencapaian visi Pemkot Samarinda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara cepat.
"Insya Allah, jika pemerintahan ini bersih dan dijalankan dengan keikhlasan, percaya Tuhan akan membantu kita untuk mewujudkan kesejahteraan secepatnya meningkat di Samarinda ini," tuturnya.
Andi Harun juga menekankan pentingnya sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh staff yang terlibat dalam penggunaan KKPD.
"Yang kedua, nanti OPD terutama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam menunjuk administrator selain menggunakan forum bimtek ini di OPD masing-masing, juga akan dilakukan sosialisasi karena bimtek hari ini waktunya terbatas, bisa jadi yang memahami hanya 1-2 orang saja setiap OPD," jelasnya.
Ia meminta agar sosialisasi di tingkat OPD dilakukan segera setelah bimtek, sehingga seluruh pegawai, tidak hanya pimpinan, dapat memahami dan menerapkan sistem KKPD dengan baik.
"Setelah selesai bimtek, sosialisasi di OPD harus secepatnya dilakukan. Kita ingin kultur penggunaan kartu kredit pemerintah ini dipahami oleh seluruh pegawai di lingkungan pemerintah kota Samarinda, tidak hanya di level pimpinan," ujarnya.
Orang nomor satu di kota Samarinda ini mengatakan bahwa penerapan sistem KKPD diharapkan dapat menciptakan budaya transaksi yang bersih, berintegritas, dan akuntabel di lingkungan pemerintah.
"Karena informasi dan pengetahuan tentang implementasi dalam kultur baru ini biasanya hanya diketahui di level pimpinan, namun perlu disosialisasikan hingga level staf. Kita ingin mengambil manfaat dari sistem ini secara menyeluruh," pungkasnya. (*)
