VONIS.ID — Rentetan insiden tongkang yang menabrak Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) kembali memicu kekhawatiran serius terhadap keselamatan infrastruktur vital di Kota Samarinda. Dalam kurun waktu singkat, jembatan penghubung strategis tersebut tercatat telah tiga kali dihantam tongkang bermuatan besar. Kondisi ini mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk menyiapkan langkah tegas, termasuk mengkaji opsi penghentian sementara lalu lintas pelayaran di bawah jembatan.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim bergerak cepat menyikapi kejadian terakhir yang dinilai berpotensi membahayakan struktur jembatan sekaligus keselamatan publik. Pembahasan internal dilakukan secara intensif, disusul koordinasi lintas instansi guna merumuskan langkah pencegahan agar insiden serupa tidak kembali terulang.
Kepala Bidang Pelayaran Dishub Kaltim, Ahmad Maslihuddin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti arahan pimpinan dengan mengirimkan surat resmi kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Surat tersebut memuat permohonan penutupan sementara aktivitas pelayaran di kolong Jembatan Mahulu sebagai langkah antisipasi.
“Setelah kejadian terakhir, kami diminta untuk segera mengambil langkah pengamanan, baik di kolong maupun di atas jembatan. Pada 25 Januari lalu, Dishub Kaltim sudah menyurati KSOP untuk meminta penutupan sementara lalu lintas sungai di bawah Jembatan Mahulu,” ujar Maslihuddin, Kamis (29/1/2026).
Menurutnya, penanganan persoalan ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Sejumlah pihak terkait telah dilibatkan, mulai dari KSOP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim, hingga Pelindo selaku pengelola kepelabuhanan. Salah satu opsi yang mengemuka dalam rapat koordinasi adalah penyediaan kapal eskort atau kapal pendamping bagi tongkang yang melintas di kawasan rawan tersebut.
Maslihuddin menjelaskan, hingga saat ini Jembatan Mahulu belum dilengkapi dengan fender pengaman pada pilar-pilarnya. Padahal, fender berfungsi sebagai peredam benturan apabila terjadi senggolan kapal. Pembahasan terkait pemasangan floating fender masih berlangsung dan memerlukan kajian teknis lebih lanjut.
“Karena fender belum terpasang, maka pengawalan tongkang dengan kapal eskort menjadi salah satu solusi yang diusulkan. Dalam rapat terakhir, Pelindo dan KSOP menyatakan kesiapan untuk menyiapkan pengawalan kapal secara ketat, bahkan selama 24 jam,” jelasnya.
Namun demikian, opsi penutupan jalur pelayaran bukan tanpa risiko. Maslihuddin menegaskan bahwa Jembatan Mahulu merupakan jalur vital distribusi logistik di Kalimantan Timur. Setiap pekan, setidaknya sekitar seribu truk melintasi jembatan tersebut untuk mengangkut berbagai kebutuhan pokok dan bahan industri.
“Kalau jalur ini ditutup, dampaknya sangat besar. Distribusi barang akan terganggu, perputaran ekonomi melambat, dan ini bisa berujung pada kenaikan harga barang atau inflasi,” katanya.
Dampak kebijakan tersebut bahkan telah menjadi perhatian Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI). Para pelaku usaha logistik disebut telah menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap potensi gangguan rantai pasok apabila penutupan jalur benar-benar diterapkan.
Sebagai langkah sementara untuk mengurangi dampak, Dishub Kaltim mendorong penggunaan kendaraan angkut dengan dimensi lebih kecil. Namun, Maslihuddin mengakui bahwa opsi ini tidak sepenuhnya ideal, terutama untuk komoditas dengan volume besar.
“Kendaraan kecil bisa menjadi alternatif, tapi tidak semua jenis barang bisa diangkut dengan cara itu. Ada keterbatasan kapasitas yang harus diperhitungkan,” ujarnya.
Selain itu, Dishub Kaltim juga menyiapkan skema rekayasa lalu lintas darat sebagai antisipasi. Salah satu opsi yang dikaji adalah pemanfaatan dua jalur di Jembatan Mahakam IV. Meski demikian, langkah tersebut masih dalam tahap evaluasi karena dikhawatirkan memicu kemacetan parah, sebagaimana pengalaman sebelumnya.
“Kami belajar dari pengalaman. Rekayasa lalu lintas harus dihitung matang agar tidak menimbulkan persoalan baru,” kata Maslihuddin.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final terkait penutupan jalur pelayaran di kolong Jembatan Mahulu. Seluruh opsi masih dikaji dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, teknis, sosial, dan ekonomi secara seimbang.
“Keselamatan adalah prioritas utama, tetapi dampak sosial dan ekonomi juga tidak bisa diabaikan. Kami masih menunggu hasil koordinasi dan keputusan bersama dari seluruh pihak terkait,” pungkasnya.
Insiden berulang yang melibatkan tongkang di Jembatan Mahulu menjadi peringatan serius akan pentingnya pengelolaan lalu lintas sungai yang lebih ketat. Pemerintah daerah berharap, melalui langkah mitigasi yang komprehensif dan sinergi lintas sektor, keselamatan infrastruktur dan aktivitas ekonomi di Sungai Mahakam dapat berjalan beriringan tanpa saling mengorbankan.
(tim redaksi)