VONIS.ID – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperketat pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diduga terlibat dalam praktik premanisme.
Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas keamanan serta menciptakan lingkungan investasi yang sehat di wilayah tersebut.
Pertemuan koordinasi yang digelar di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim pada Minggu (11/5/2025) dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah, tokoh masyarakat, dan perwakilan ormas.
Agenda utama adalah membahas potensi gangguan dari kelompok-kelompok yang menyalahgunakan status ormas untuk melakukan tindakan melanggar hukum.
Deputi Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menyatakan bahwa pengawasan terhadap aktivitas ormas menjadi prioritas nasional.
Ia menekankan bahwa segala bentuk gangguan terhadap ketertiban umum atau investasi akan ditindak sesuai hukum.
“Setiap ormas yang terlibat dalam aksi premanisme atau mengganggu ketertiban akan kami tindaklanjuti secara serius. Ini bagian dari komitmen pemerintah menjaga kestabilan nasional,” tegas Heri.
Menyikapi hal tersebut, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan akan segera membentuk satuan tugas terpadu.
Tim ini akan terdiri dari aparat pemerintah daerah, Forkopimda, serta tokoh adat dan agama, dengan tujuan menciptakan iklim sosial yang aman dan mendukung masuknya investasi.
“Penertiban ormas yang menyimpang dari tujuan sosial adalah langkah penting untuk menjaga kredibilitas daerah sebagai tujuan investasi,” kata Rudy.
Ia juga menyoroti praktik pungli oleh oknum ormas di sektor parkir liar di Samarinda.
Praktik ini, menurutnya, bukan hanya merugikan warga dan pemerintah, tetapi juga merusak nama baik organisasi-organisasi yang selama ini berkontribusi positif.
“Pungutan liar adalah pelanggaran serius. Kita akan dorong penegakan perda agar ada efek jera,” ujarnya di hadapan media.
Selain itu, Rudy mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dugaan keterlibatan ormas dalam kegiatan tambang ilegal, termasuk di area milik Universitas Mulawarman.
Ia berjanji akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
“Keterlibatan ormas dalam praktik ilegal tidak bisa ditoleransi. Kami akan ambil langkah hukum tegas untuk menjaga integritas wilayah ini,” tutupnya. (tim redaksi)