VONIS.ID — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong lahirnya generasi muda yang memahami politik dan demokrasi secara utuh.
Melalui program Penguatan Demokrasi di Lingkungan Madrasah bertema “Bijak Berpendapat, Santun Berdemokrasi”, Kesbangpol kembali menyasar pelajar tingkat menengah sebagai kelompok strategis yang perlu mendapat pembekalan sejak dini.
Kegiatan berlangsung di MAN 2 Samarinda pada Kamis, 20 November 2025, dan diikuti puluhan siswa yang antusias mengikuti sesi edukasi politik.
Pelajar Dinilai Berada di Fase Pembentukan Karakter
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kaltim, Fatimahwati, menegaskan bahwa pendidikan politik tidak boleh hanya menyasar pemilih dewasa.
Ia menyebut pelajar SMA berada pada fase penting untuk membentuk karakter dan kesadaran sebagai warga negara.
“Tujuan penguatan demokrasi ini agar mereka lebih paham bagaimana demokrasi bekerja dan bagaimana politik memengaruhi kehidupan,” ujarnya.
Fatimahwati menegaskan bahwa pemahaman ini tidak hanya berguna saat pemilu, tetapi juga penting untuk membangun kesadaran jangka panjang.
IKN Nusantara Jadi Momentum Penguatan Partisipasi Politik Pelajar
Dalam pemaparannya, Fatimahwati mengingatkan bahwa lebih dari 60 persen penduduk Indonesia merupakan generasi muda. Dengan komposisi besar tersebut, ia berharap pelajar tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan, terutama dengan hadirnya IKN Nusantara di Kaltim.
“Sangat sayang jika mereka hanya menjadi penonton di negerinya sendiri. Mereka harus paham hak suara, hak berpendapat, serta hak memilih dan dipilih,” tegasnya.
Ia menilai kehadiran IKN akan membuka ruang baru bagi pelajar untuk terlibat aktif dalam partisipasi politik dan pembangunan.
Literasi Digital Jadi Fokus Utama Edukasi
Kesbangpol juga menekankan pentingnya literasi digital. Arus informasi yang cepat, terutama di media sosial, dinilai menjadi tantangan besar bagi pelajar yang aktif berselancar di dunia maya.
“Anak-anak kita sangat mudah menerima informasi. Tantangannya adalah bagaimana mereka menyaringnya. Jangan sampai menerima informasi mentah-mentah lalu memicu konflik,” jelas Fatimahwati.
Menurutnya, kemampuan memilah informasi, menghindari hoaks, dan tidak terprovokasi isu SARA merupakan indikator kedewasaan berdemokrasi.
Demokrasi Harus Diiringi Etika Berpendapat
Fatimahwati menjelaskan bahwa demokrasi bukan sekadar slogan klasik “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Demokrasi membutuhkan kesadaran penuh dalam menjalankan hak politik, termasuk cara menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggung jawab.
“Kami mendorong mereka untuk memahami cara menyampaikan pendapat secara bijak agar tidak menimbulkan masalah,” katanya.
Ia menilai perbedaan pendapat merupakan hal wajar dalam negara demokrasi, tetapi penyampaiannya tetap harus menjaga harmoni sosial.
Program Berkelanjutan Sesuai Amanat Permendagri
Kegiatan penguatan demokrasi ini bukan kegiatan satu kali. Program tersebut merupakan amanat dari Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pendidikan Politik bagi Masyarakat. Regulasi itu mewajibkan pemerintah daerah menyediakan ruang edukasi politik secara berkelanjutan.
“Kegiatan seperti ini bergulir terus karena diwajibkan dalam Permendagri Nomor 36 Tahun 2010,” tambahnya.
Kesbangpol Kaltim telah menjalankan program serupa di sejumlah sekolah dan madrasah di berbagai kabupaten/kota. Langkah ini memastikan pemerataan pendidikan politik di seluruh Kaltim.
Membangun Generasi Muda yang Kritis dan Bijak
Kesbangpol berharap pelajar dapat menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, Pelajar harus lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat, aktif dalam organisasi, serta kritis menghadapi isu publik.
Program ini juga bertujuan melindungi pelajar dari ancaman era digital, seperti hoaks, ujaran kebencian, politik identitas, hingga polarisasi media sosial.
Generasi Muda Menentukan Masa Depan Demokrasi Kaltim
Fatimahwati menegaskan bahwa masa depan demokrasi Indonesia, terutama di Kalimantan Timur, sangat bergantung pada kualitas pemahaman politik generasi muda. Dengan hadirnya IKN Nusantara, peran pelajar dinilai semakin strategis.
“Generasi muda harus menjadi pelaku utama demokrasi, bukan sekadar penikmat informasi,” tutupnya.
(Tim Redaksi)