VONIS.ID — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mengakselerasi langkah menuju swasembada pangan melalui strategi berlapis: optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada dan pembukaan sawah baru di berbagai daerah. Dua program besar ini menjadi prioritas Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim dalam rentang 2025–2026, seiring meningkatnya kebutuhan pangan dan dorongan kuat pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.
Kepala DPTPH Kaltim, Siti Farisyah Yana, menegaskan bahwa optimalisasi lahan (oplah) masih menjadi kunci peningkatan produksi. Menurutnya, sebagian besar lahan pertanian Kaltim selama bertahun-tahun hanya mampu menghasilkan satu kali panen. Kondisi ini bukan semata karena faktor alam, tetapi juga akibat minimnya infrastruktur penunjang, terutama saluran irigasi yang tidak memadai.
“Kemampuan lahan kita sebelumnya di bawah dua kali tanam. Dengan oplah, mereka bisa menanam dua kali dalam setahun,” ujar Yana, Jumat (21/11/2025).
Ia menambahkan bahwa keberhasilan meningkatkan indeks pertanaman hanya bisa dicapai jika fondasi pendukungnya dibangun secara serius. Optimalisasi lahan bukan hanya konsep teknis, tetapi pekerjaan fisik besar yang mencakup pembangunan dan perbaikan saluran tersier, galengan sawah, dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
Tujuannya tidak lain untuk menjamin ketersediaan air sepanjang tahun sehingga petani tidak lagi bergantung pada musim. Pada tahun 2024, program oplah telah dijalankan di Penajam Paser Utara (PPU). Melihat hasil yang dianggap cukup berhasil, DPTPH memperluas cakupan program pada 2025 ke empat wilayah tambahan, seperti Samarinda, Paser, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara. Dengan demikian, total ada lima daerah yang menjadi fokus optimalisasi.
Menurut Yana, langkah ini merupakan penegasan komitmen gubernur untuk mempercepat realisasi swasembada pangan. Pemerintah Provinsi, lanjutnya, berusaha memastikan agar seluruh program strategis yang diajukan bisa mendapatkan dukungan dari kementerian pusat.
“Semoga Kementerian Pertanian bisa mengakomodasi usulan yang sudah kita sampaikan ke pusat,” harapnya.
Selain optimalisasi lahan, DPTPH Kaltim juga menyiapkan program pencetakan sawah baru seluas 2.400 hektare pada tahun 2025. Namun pembukaan sawah baru saat ini tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan konvensional seperti tahun-tahun sebelumnya. Seluruh proses kini diwajibkan melalui survei investigasi dan desain (SID) guna memastikan kelayakan lahan secara teknis dan legal.
“Mencetak sawah tidak semudah yang kita kira. Ada delapan kriteria lahan yang harus dipenuhi, termasuk tidak boleh berada di kawasan HGU atau lahan hutan,” jelas Yana.
Ia mengakui bahwa tantangan terbesar justru terletak pada ketersediaan lahan yang memenuhi kriteria. Di Kaltim, banyak kawasan telah digunakan untuk sektor lain seperti permukiman, perkebunan besar, industri, hingga kawasan hutan negara. Kondisi inilah yang membuat proses identifikasi menjadi lebih panjang dari yang diperkirakan.
Salah satu contoh nyata ditemukan pada rencana pembukaan 200 hektare sawah di Mahakam Ulu. Awalnya, proyek ini ditargetkan masuk kategori prioritas. Namun kenyataannya, sejumlah faktor teknis menghambat pelaksanaannya. Mobilisasi alat berat sulit dilakukan karena medan yang tidak mudah diakses, waktu pengerjaan yang tinggal satu bulan, dan anggaran yang baru cair menjelang akhir tahun.
“Kita sudah hitung. Dengan kondisi seperti ini, proyek tidak mungkin selesai tahun ini. Karena waktu tinggal satu bulan dan anggaran baru diterima, kita tarik ke 2026. Dana yang ada kita gunakan dulu untuk SID,” terangnya.
Keputusan menunda proyek tersebut menunjukkan bahwa Pemprov tidak ingin memaksakan pengerjaan sawah baru tanpa perencanaan matang. Pendekatan ini dinilai lebih aman agar tidak terjadi pemborosan anggaran atau kegagalan fungsi lahan setelah dibuka.
Tidak berhenti pada target 2025, DPTPH Kaltim juga telah menyiapkan rencana penambahan sawah baru sekitar 3.000 hektare pada 2026. Meski tantangan ketersediaan lahan semakin besar, Pemprov berkomitmen memperluas kawasan pertanian produktif sebagai fondasi swasembada pangan jangka menengah.
Yana menyebut bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat, terutama dalam hal pendanaan dan regulasi pemanfaatan lahan. Di beberapa titik, potensi lahan memang ada, namun statusnya kerap berbenturan dengan perizinan atau penguasaan pihak lain.
Upaya memperkuat ketahanan pangan di Kaltim kini bergantung pada dua strategi sekaligus: memaksimalkan produksi pada lahan yang ada dan membuka kawasan baru yang benar-benar layak. Pemerintah daerah menyadari bahwa swasembada bukan pencapaian yang datang dalam waktu singkat, tetapi merupakan proses panjang yang memerlukan konsistensi.
Dengan adanya optimalisasi lahan di lima wilayah, rencana cetak sawah 2.400 hektare pada 2025, serta target tambahan 3.000 hektare di 2026, Pemprov Kaltim berharap dapat menutup defisit produksi padi dan memperkuat cadangan pangan lokal.
Yana menegaskan bahwa semua langkah ini didorong oleh satu tujuan besar: memastikan masyarakat Kaltim memiliki akses terhadap pangan yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan.
“Perjalanan ini panjang, tapi kita sudah memulainya. Swasembada bukan pilihan, melainkan kebutuhan daerah,” pungkasnya.
(tim redaksi)