VONIS.ID, SAMARINDA – Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengecam praktik doxing atau penyebaran data pribadi yang menyasar warga maupun aktivis yang mengkritik Pemerintah Kota Samarinda melalui media sosial.
Ia menegaskan bahwa serangan personal bukan bagian dari demokrasi yang sehat.
“Semua orang berhak menyuarakan pendapat. Tapi kebebasan itu harus tetap dalam koridor etika dan tanggung jawab,” ujar Helmi.
Menurutnya, kritik adalah elemen penting dalam sistem demokrasi.
Namun, ia menekankan bahwa kritik sebaiknya disampaikan secara konstruktif, berdasarkan fakta, dan bukan sekadar opini atau hoaks yang justru memperkeruh suasana.
“Kita tidak bisa menutup ruang kritik. Tapi yang kita harapkan adalah, lihatlah realita yang ada sesuai dengan fakta. Jangan asal berbicara apalagi sampai menyebarkan berita hoaks,” tegasnya.
Helmi juga mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang tidak akurat dan bernada menyerang hanya akan menciptakan polarisasi dan konflik di masyarakat.
Ia mengimbau agar media sosial tidak dijadikan alat untuk memecah belah.
“Demokrasi itu ruang berpikir, bukan ruang bebas menghujat,” ucap politisi yang dikenal vokal ini.
Ia mendorong peningkatan literasi digital agar masyarakat lebih bijak dalam menyaring informasi, serta mengajak warga menyampaikan aspirasi melalui jalur yang benar dan bertanggung jawab.
“Silakan kritik, itu penting. Tapi mari kita kritik dengan data, dengan fakta, dan dengan niat membangun,” tutupnya. (adv)