VONIS.ID — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat langkah pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, terutama melalui peningkatan deteksi dini dan perluasan edukasi kepada masyarakat.
Setiap tahun, Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat sekitar 1.000 kasus HIV baru, angka yang dinilai stabil tetapi tetap menjadi perhatian serius mengingat tingginya mobilitas penduduk dan masuknya pekerja migran yang menjadi ciri khas wilayah ini.
Tingginya Arus Keluar-Masuk Pekerja di Kaltim
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Ivan Hariyadi, menjelaskan bahwa tingginya arus keluar-masuk pekerja di Kaltim menyebabkan potensi penularan HIV selalu ada. Oleh karena itu, deteksi dini dan keterlibatan banyak pihak menjadi kunci utama dalam mencegah peningkatan jumlah kasus.
“Kalau dilihat dari tren, kasus baru hampir flat setiap tahun. Tapi karena Kaltim menjadi magnet banyak penduduk yang datang untuk bekerja, upaya pencegahan dan deteksi dini harus terus ditingkatkan,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).
Penaggulangan HIV Tidak Hanya di Sektor Kesehatan
Menurut Ivan, penanggulangan HIV tidak bisa menjadi beban sepenuhnya pada sektor kesehatan. Peran lintas sektor sangat penting agar intervensi pencegahan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Ia mencontohkan, edukasi mengenai HIV/AIDS harus menjadi jangakaua ke lingkungan sekolah dan lembaga pendidikan berbasis agama melalui keterlibatan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.
Sementara itu, dunia kerja perlu mendapatkan informasi yang memadai melalui dukungan Dinas Tenaga Kerja, yang memiliki jangkauan langsung kepada perusahaan dan industri.
Satpol PP Juga Berperan Dalam Pengawasan
Tak hanya itu, Satpol PP juga berperan dalam mengawasi lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi titik rawan penularan HIV, terutama yang berkaitan dengan aktivitas berisiko.
“Kami tidak mungkin bekerja sendirian. Kalau hanya sektor kesehatan, upaya pencegahan akan sulit maksimal,” ujar Ivan menegaskan.
Perusahaan Harus Aktif Dalam Program CSR
Salah satu langkah penting yang diupayakan Dinkes Kaltim adalah mendorong perusahaan untuk aktif dalam program Corporate Social Responsibility (CSR). CSR dianggap dapat memperkuat edukasi, meningkatkan jumlah pekerja yang mendapatkan pemeriksaan HIV, serta membuka akses layanan kesehatan bagi karyawan yang membutuhkan.
Ivan menyebut, sejumlah perusahaan di Kutai Timur (Kutim) dan Kutai Kartanegara (Kukar) telah menjalankan CSR untuk penyuluhan dan pemeriksaan HIV. Bahkan, beberapa perusahaan bekerja sama dengan puskesmas untuk menyediakan layanan tes skrining gratis bagi karyawan.
“Beberapa perusahaan di Kutim dan Kukar sudah menyalurkan dana CSR untuk mendukung edukasi dan pemeriksaan HIV bagi karyawan, termasuk menyediakan layanan skrining gratis melalui puskesmas,” jelasnya.
Perusahaan Tetap Jaga Hak Pekerja Positif HIV
Ivan menekankan bahwa dukungan dunia usaha tidak hanya berhenti di penyuluhan dan skrining. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab menjaga hak pekerja yang hidup dengan HIV.
Ivan menegaskan bahwa perusahaan tidak dibenarkan menanyakan status HIV calon karyawan dalam proses rekrutmen. Tes HIV hanya boleh dilakukan sebagai bagian dari program layanan kesehatan di tempat kerja, dan hasilnya tidak boleh digunakan untuk memecat atau menolak pekerja.
“Pekerja yang positif HIV tetap memiliki hak yang sama. Mereka bisa tetap produktif karena obat tersedia dan mudah diakses,” tegasnya.
Perlindungan Jadi Dorongan Pekerja Lakukan Tes HIV
Kebijakan perlindungan ini menjadi penting mengingat masih adanya stigma yang membuat sebagian masyarakat enggan melakukan tes HIV. Dinkes Kaltim berharap pendekatan perlindungan pekerja ini dapat mengurangi rasa takut dan mendorong lebih banyak orang melakukan pemeriksaan sejak dini.
Selain menangani populasi umum dan pekerja, Dinas Kesehatan Kaltim juga berfokus pada kelompok ibu hamil melalui program triple eliminasi, yaitu pemeriksaan HIV, hepatitis, dan sifilis selama masa kehamilan. Program ini bertujuan mencegah penularan dari ibu ke anak, penularan yang sebenarnya bisa dicegah jika terdeteksi sejak awal.
“Penanganan sedini mungkin memungkinkan virus pada ibu dapat ditekan sehingga anak lahir sehat,” kata Ivan.
Program Triple Eliminasi
Progam triple eliminasi tersedia secara serentak di fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk puskesmas dan layanan kesehatan ibu dan anak di kabupaten/kota. Pemeriksaan dilakukan secara rutin dengan memastikan ibu hamil menerima edukasi dan pemantauan sejak masa awal kehamilan.
Untuk memperluas cakupan deteksi dini, Dinkes Kaltim juga mendorong kerja sama dengan Kementerian Agama dalam memberikan edukasi pra-nikah.
Calon pengantin menjadi kelompok yang sangat penting dalam upaya pencegahan jangka panjang. Melalui pendekatan ini, pasangan yang akan menikah bisa mendapatkan pemahaman yang benar mengenai risiko HIV, cara penularan, dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi.
“Masyarakat perlu paham bahwa HIV bukan vonis mati. Dengan pengobatan yang tepat, penderita bisa hidup normal dan produktif,” ujarnya.
Kunci Keberhasilan Penanggulangan HIV
Ivan kembali menegaskan bahwa kunci keberhasilan penanggulangan HIV terletak pada dua hal: tidak adanya stigmadan deteksi dini yang masif. Stigma hanya membuat penderita menjauh dari layanan kesehatan, sementara deteksi dini memberi kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan terapi sejak awal.
“Dengan tidak ada stigma, yang sakit kita obati, yang sehat kita cegah. Deteksi dini dan edukasi adalah kunci agar masyarakat lebih sadar dan terlindungi,” pungkasnya.
(tim redaksi)