VONIS.ID – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dihadiri langsung Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud.
Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Senin (5/5/2025).
Dalam kesempatan itu, Hasanuddin Mas’ud menggarisbawahi tantangan serius yang dihadapi Kaltim, yakni penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang cukup signifikan untuk tahun anggaran 2026 mendatang.
Kendati demikian, ia menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program pendidikan gratis atau gratispol dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
Karena menurutnya, program pendidikan gratis bukan hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga sejalan dengan target pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMD.
“Program ini (gratispol) selaras dengan program kita mendukung RPJMD nasional. Yang jadi masalah penurunan fiskal kita, dana bagi hasil menurun dari 20 sekian menjadi 18 triliun untuk murni 2026,” ujar Hasanuddin Mas’ud, Senin (5/5/2025).
Disampaikannya, penurunan DBH itu menurutnya akan berdampak besar karena dana tersebut juga dibagi untuk sepuluh kabupaten/kota di Kaltim.
Untuk itu, ia menyebut bahwa langkah efisiensi akan menjadi kunci untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik, termasuk program gratispol.
Politisi Golkar ini juga menambahkan, bahwa proyeksi anggaran perubahan tahun 2025 juga menunjukkan tren penurunan.
“Kita terus melakukan efisiensi. Saya kira nanti akan turun (anggaran perubahan tahun 2025). Tapi kita lihat nanti. Ini kan hanya sementara,” pungkasnya. (Adv)