VONIS.ID – DPRD Samarinda kembali menyorot kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda belum lama ini.
Salah satu sorotannya, yakni perihal keterlambatan pemerintah menyerahkan berkas Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2023.
Padahal, Samri Shaputra anggota DPRD Samarinda menyebut kalau draft rancangan itu harusnya sudah diserahkan pemerintah pada Juni saat ini.
“Seharusnya disampaikan pada bulan Juni ini. Biar tidak mepet-mepet waktunya (pembahasannya). Namun, hingga saat ini Pemkot Samarinda belum menyerahkan dokumen tersebut kepada DPRD Samarinda,” jelasnya.
Dalam proses pembahasan KUA PPAS kata Samri sangat penting untuk dilakukan tepat waktu.
Sebab melihat dari urgensinya, pembahasan tersebut bertalian dengan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran.
“Dan ini bertujuan untuk memastikan anggaran yang ada digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat,” terangnya.
Karena keterlambatan yang terjadi, Samri pun mengkhawatirkan kalau pembahasan bisa jadi terlambat. Yang mana akan berdampak pada kelancaran pembangunan dan serapan anggaran daerah.
“Kami menilai keterlambatan penyerahan KUA PPAS juga dapat mempengaruhi proses pembahasan dan pengesahan APBD oleh DPRD. Padahal, APBD merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota,” tandasnya. (Advertorial)
