VONIS.ID - DPRD Samarinda kembali menyorot kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda belum lama ini.
Salah satu sorotannya, yakni perihal keterlambatan pemerintah menyerahkan berkas Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2023.
Padahal, Samri Shaputra anggota DPRD Samarinda menyebut kalau draft rancangan itu harusnya sudah diserahkan pemerintah pada Juni saat ini.
“Seharusnya disampaikan pada bulan Juni ini. Biar tidak mepet-mepet waktunya (pembahasannya). Namun, hingga saat ini Pemkot Samarinda belum menyerahkan dokumen tersebut kepada DPRD Samarinda,” jelasnya.
Dalam proses pembahasan KUA PPAS kata Samri sangat penting untuk dilakukan tepat waktu.