
VONIS.ID – Muhammad Sarmuji memastikan dirinya akan meninggalkan kursi DPR RI setelah resmi dilantik sebagai Menteri Perindustrian dalam Kabinet Merah Putih.
Ia menegaskan tidak akan merangkap jabatan sebagai anggota legislatif dan pejabat eksekutif.
Sarmuji menyampaikan hal tersebut seusai pelantikannya sebagai Menteri Perindustrian di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (1/10).
Ia menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita yang sebelumnya memimpin Kementerian Perindustrian.
Tak Bisa Rangkap Jabatan
Sarmuji mengatakan jabatan sebagai anggota DPR dan menteri tidak dapat dijalankan secara bersamaan. Karena itu, ia memastikan akan meninggalkan keanggotaannya di DPR setelah resmi menduduki jabatan sebagai menteri.
“Ya pasti (mundur dari anggota DPR), enggak bisa rangkap kan. Kan enggak bisa rangkap antara eksekutif dan legislatif,” ujar Sarmuji.
Menurut Sarmuji, setelah dirinya dilantik menjadi menteri, ia pada dasarnya sudah tidak lagi menjalankan fungsi sebagai anggota DPR.
Namun, ia membuka kemungkinan adanya proses administratif yang perlu diselesaikan secara formal.
“Sebenarnya otomatis kita sudah bukan anggota DPR, tapi kalau seandainya diperlukan untuk secara resmi formal harus ada pengunduran diri, ya secepatnya pasti kita lakukan,” ujarnya.
Sarmuji sebelumnya merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur VI. Ia pertama kali terpilih sebagai anggota DPR pada Pemilu 2014 dengan perolehan 57.586 suara.
Selama berada di parlemen, Sarmuji juga dipercaya menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI. Karier politiknya kemudian berlanjut di struktur partai.
Ia menjabat Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar periode 2024-2029 dan sebelumnya pernah memimpin DPD Partai Golkar Jawa Timur.
Kini, Sarmuji harus meninggalkan kursi legislatif untuk menjalankan tugasnya sebagai Menteri Perindustrian.
Fokus pada Industri dan Lapangan Kerja
Setelah resmi masuk jajaran kabinet, Sarmuji menyatakan akan memprioritaskan penguatan sektor industri. Ia melihat Kementerian Perindustrian memiliki posisi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
“Ini beban yang cukup berat, tanggung jawab yang cukup besar. Karena perindustrian itu adalah kementerian yang menjadi leverage bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja. Dan itu kita pasti akan concern pada dua hal itu,” katanya.
Sarmuji juga menyoroti industri yang banyak menyerap tenaga kerja, seperti tekstil dan alas kaki. Ia akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan untuk mendukung penguatan industri nasional.
Dalam koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Sarmuji akan membahas kebijakan impor agar produk yang masih bisa diproduksi di dalam negeri tidak kalah bersaing akibat masuknya barang dari luar negeri.
“Kementerian Perdagangan kita juga harus ngomong, jangan sampai impor terlalu bebas, untuk industri yang bisa dikerjakan di dalam negeri. Dan tentu kita akan melapor, minta arahan, baik kepada presiden maupun kepada menko kita,” ujar Sarmuji.
(*)

