VONIS.ID - DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti longsor yang terjadi di Jalan Poros Samarinda-Balikpapan tepatnya di Kilometer 28, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, pada Kamis (24/4/2025) malam.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi mengaku prihatin atas kejadian tersebut.

“Saya menyampaikan keprihatinan atas kejadian tanah geser yang terjadi di Jalan Poros Samarinda-Balikpapan, tepatnya di Km 28, Desa Batuah, Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujar Reza, sapaan akrabnya, Jumat (25/4/2025).

Politisi Partai Gerindra ini menjabarkan sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab amblasnya jalan tersebut.

"Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian ini, apakah teknis terhadap struktur tanah dan sistem drainase di sepanjang jalur tersebut atau kita juga melihat kondisi sekitar karena banyak alih fungsi hutan menjadi tambang dan nampak secara kasat mata banyak aktivitas crossing batu bara di wilayah tersebut," jelasnya.

Reza mengatakan, Komisi III DPRD Kaltim meminta agar instansi terkait mengevaluasi secara menyeluruh guna mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.

Ia mengatakan pihaknya siap berkoordinasi dan mendorong percepatan penganggaran maupun pengerjaan perbaikan melalui mekanisme lintas lembaga. 

“Keselamatan dan kenyamanan masyarakat adalah prioritas utama,” ucapnya.

Disampaikannya, kerusakan jalan yang menghubungkan Samarinda dan Balikpapan ini tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan dan merugikan masyarakat setempat.

“Jalur ini merupakan akses vital yang menghubungkan dua kota utama di Kalimantan Timur dan menjadi salah satu nadi pergerakan logistik serta mobilitas masyarakat. Kerusakan akibat longsor ini tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan dan merugikan masyarakat setempat,” jelas Reza.

Reza mendesak agar pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR segera melakukan langkah perbaikan dan penanganan secara menyeluruh terhadap titik longsor tersebut.

“Jangan sampai keterlambatan penanganan menimbulkan dampak lebih besar, baik secara ekonomi maupun keselamatan warga,” pungkasnya. (adv)