VONIS.ID – Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) tidak menjadi corong pemerintah semata.
Ia menginstruksikan jajaran Bakom untuk lebih dekat dengan masyarakat, mendengar setiap keluhan dan kritik, lalu meneruskannya kepada kementerian, lembaga terkait, hingga Presiden.
Prabowo menyampaikan arahan tersebut saat memanggil Kepala Bakom Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono ke kediamannya pada Minggu (4/10/2026).
Pertemuan tersebut dikonfirmasi Sekretariat Kabinet melalui akun Instagram resminya.
Dalam pertemuan itu, Prabowo membahas penguatan peran Bakom dalam menyampaikan program, hasil kerja, dan manfaat kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Prabowo Tekankan Komunikasi dengan Bahasa Sederhana
Prabowo meminta Bakom menyampaikan komunikasi pemerintah menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan apa yang telah dikerjakan.
Bakom juga perlu menjelaskan arah serta pemikiran yang melandasi setiap kebijakan pemerintah.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat memahami kebijakan secara lebih utuh dan tidak hanya menerima informasi mengenai hasil akhirnya.
Arahan itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan publik.
Pemerintah diharapkan mampu menjelaskan kebijakan secara terbuka sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami alasan di balik setiap keputusan.
Bakom Diminta Tampung Kritik Masyarakat
Selain menyampaikan informasi, Prabowo meminta Bakom menjalankan fungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah.
Prabowo menekankan agar Bakom mendengar berbagai masukan, keluhan, dan kritik yang muncul di tengah masyarakat.
Bakom kemudian harus meneruskan masukan tersebut kepada kementerian dan lembaga terkait.
Bahkan, kritik dan aspirasi masyarakat juga diharapkan dapat sampai langsung kepada Presiden.
Dengan pola komunikasi tersebut, Bakom tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi pemerintah.
Lembaga itu juga memiliki peran untuk menangkap suara publik dan memastikan pemerintah memperoleh gambaran mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat. (*)
