VONIS.ID -  Selasa (30/7/2024), Wali Kota Samarinda Andi Harun kembali mengumpulkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pimpinan Perumda beserta Camat dan Lurah di lingkungan Pemkot untuk menggelar rapat koordinasi (Rakor).
 
Dalam rapat yang berlangsung di gedung Balai Kota itu, Andi Harun meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera menjadwalkan pertemuan untuk pemaparan program kerja masing-masing OPD dalam menyelaraskan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan di APBD 2025.
 
“Segera jadwalkan rapat dan pertemuan ini dua minggu sebelum pengesahan APBD 2025. Rapat ini sekali lagi penting untuk dibahas karena terkait dengan efisiensi anggaran dan kebermanfaatannya bagi masyarakat luas,” ujar Andi Harun
 
Ia juga mengintruksikan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk memenuhi dokumen yang diminta oleh Ombudsman RI Perwakilan Kaltim dalam survey pemenuhan standar pelayanan publik di Samarinda.
 
Andi Harun mendorong agar kualitas layanan publik Pemkot Samarinda kembali menunjukan hal yang positif.
 
“Saya mengucapkan terima kasih kepada OPD yang memiliki respon cepat dan tanggap terhadap permintaan data maupun dokumen dalam penilaian yang dilakukan Ombudsman.  Karena respon cepat yang diberikan dalam pelayanan menjadi bukti prestasi jika wajar Samarinda dinobatkan sebagai Pemerintah Daerah yang memperoleh Capaian Kinerja Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini," ucapnya.
 
Sebelumnya, diawal pembuka rapat Andi Harun menjelaskan, jika rapat dilaksanakan untuk mengupdate perkembangan pembangunan dan program pemerintahan yang telah berjalan memasuki tahun ke empat di pemerintahannya.
 
Menurut Andi Harun, quick response masih slow saat menanggapi berkembangan pembangunan di masyarakat.
 
Sehingga ia harus turun tangan untuk menyelesaikan persoalan itu.
 
“Maka lewat rakor  ini saya ingin mereview terhadap kasus-kasus yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Selain membangun komunikasi yang dianggap perlu dalam memberikan informasi terkait pembangunan dan ke pemerintahan,” pungkasnya. (*)