VONIS.ID - Peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), menjalani tes baca Al Quran.
Kegiatan tes mengaji tersebut berlangsung di ruang utama Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS), Tenggarong, Sabtu (15/6/2024) pagi.
Tahapan seleksi JPT Pratama atau pejabat Esselon II di lingkungan Pemkab Kukar tersebut, diikuti sebanyak 36 peserta yang terdiri dari 34 orang beragama muslim dan 2 orang non muslim.
Tes baca Al Quran dilakukan oleh 2 orang tim penilai yaitu, Dr. Sabran, SE., M.Si dan H. Diwansyah, SE., MM.
Keduanya merupakan Dewan Hakim MTQ Provinsi Kaltim dan Kabupaten Kukar.
Tes baca Al Quran ini, diawali oleh Sekretaris Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Hero Suprayetno dan ditutup Sekretaris Perhubungan (Dishub) Yudi Apidiantara.
Menariknya, proses kegiatan tes baca Al Quran ini diamati langsung Bupati Kukar Edi Damansyah bersama Ketua MUI KH. Abdul Hanan, Ketua DMI HM. Bisyron, Ketua Baznas Shafik, Kepala BKPSDM H. Rakhmadi, dan Rektor Unikarta Prof. Ince Raden serta para Kepala OPD di lingkup Pemkab Kukar.
Bupati mengungkapkan tes mengaji sengaja ditambahkan dalam tahapan seleksi JPT Pratama sebagai implementasi Program Dedikasi Kukar Idaman, yaitu Gerakan Etam Mengaji (GEMA).
Program GEMA ini, merupakan upaya Pemkab Kukar untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia berakhlak mulia, unggul dan berbudaya.
"Karena melalui tes mengaji ini, saya ingin menumbuhkan kesadaran personal para pejabat. Perlu dipahami para pejabat Kukar, mengaji tidak hanya menjadi syarat administratif dan formalitas belaka, melainkan untuk kepentingan peserta dan OPD serta kepentingan diri sendiri dan organisasi," ungkap Edi Damansyah.
Selanjutnya, melalui tahapan seleksi ini, orang nomor satu di Kabupaten Kukar ini berharap 12 pejabat yang nantinya terpilih dan pejabat lainnya dapat betul-betul mempelajari manajemen GEMA dan mengimplementasikan tilawatil Quran di OPD nya masing-masing.
Apalagi GEMA sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, termasuk dengan peraturan daerahnya.
"Selama ini, pelaksanaan GEMA di OPD memang belum masif. Nanti bagaimana manajemen GEMA, kalau terpilih apa yang harus dilakukan di OPD dan penerapan di lingkungan. Siapkan ini untuk tahapan selanjutnya di interview," ujar Bupati Kukar.
(REDAKSI)
