VONIS.ID — Program beasiswa pendidikan tinggi Gratis Pembelajaran Online (Gratispol) kembali menjadi sorotan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Namun kali ini, perhatian bukan tertuju pada besaran anggaran ataupun teknis penyaluran, melainkan pada kesiapan perguruan tinggi dalam memastikan kualitas pendidikan yang diterima mahasiswa penerima manfaat.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Plt Kadisdikbud) Kaltim, Armin, menegaskan bahwa Gratispol bukan sekadar skema bantuan pembiayaan pendidikan.
Ia menekankan bahwa program tersebut dirancang untuk menghasilkan lonjakan kualitas sumber daya manusia Kaltim—sebuah investasi jangka panjang yang memerlukan dukungan serius dari lembaga pendidikan tinggi.
“Gratispol ini tujuannya bagaimana agar SDM Kaltim maju. Memang ada hal-hal yang perlu diperkuat, terutama soal outcome ke depan. Selama ini itu belum terlihat,” kata Armin, Sabtu (22/11/2025).
Menurut Armin, sejumlah perguruan tinggi di Kaltim masih menghadapi tantangan dalam menyediakan standar pendidikan yang memadai. Ia menilai ketidaksiapan lembaga pendidikan tinggi dapat menghambat tujuan Gratispol.
“Universitas harus menyiapkan standar supaya anak-anak kita masuk dengan hasil yang bagus. Jangan sampai seolah-olah siswa SMA yang dibebani sepenuhnya. Jika sudah diberi beasiswa, dampaknya apa? Bayar dengan prestasi. Dan prestasi hanya bisa dicapai kalau standar di universitasnya baik,” tegasnya.
Ia menyoroti adanya kesenjangan antara kualitas lulusan SMA unggulan di Kaltim dengan pengalaman belajar yang mereka dapatkan setelah masuk perguruan tinggi.
Banyak pelajar yang terbiasa dengan metode pembelajaran aktif, seperti presentasi, diskusi mendalam, dan penulisan karya ilmiah, justru merasa kuliah yang mereka jalani tidak menantang.
“Keluhan seperti ini sering muncul. Siswa dari sekolah unggulan seperti SMA 10 atau SMA 1 Samarinda merasa materi yang diajarkan di kampus justru lebih rendah dibanding di SMA. Ini kan ironis,” kata Armin.
Situasi ini, menurutnya, menunjukkan bahwa sebagian perguruan tinggi belum siap melayani mahasiswa dengan kemampuan akademik lebih maju.
Padahal, keberhasilan Gratispol secara keseluruhan sangat tergantung pada kualitas proses belajar mengajar yang berlangsung di kampus.
Armin menegaskan, perguruan tinggi harus bertransformasi menjadi ruang pembelajaran yang menantang dan relevan bagi mahasiswa.
Materi kuliah tidak boleh hanya menjadi pengulangan pelajaran SMA, tetapi harus mendorong pemikiran kritis, penelitian, kolaborasi, dan kreativitas.
“Mereka biasa presentasi, diskusi, menulis karya ilmiah. Tiba-tiba masuk universitas malah dapat materi dasar lagi. Tidak bisa begitu. Pembelajaran di kampus harus mampu melayani anak dengan standar tinggi,” tegasnya.
Di era kompetisi global, lanjut Armin, perguruan tinggi tidak hanya bertanggung jawab mencetak lulusan dengan gelar sarjana, tetapi juga memastikan bahwa lulusan tersebut siap bersaing dalam dunia kerja dan pembangunan daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa ketertinggalan dalam penerapan standar pembelajaran modern bisa berdampak langsung pada akreditasi perguruan tinggi, yang berimbas pada daya saing lulusan.
“Mutu akademik itu syarat utama. Jika standar tidak diperbaiki, yang rugi bukan hanya mahasiswa, tapi juga daerah,” ujarnya.
Lebih jauh, Armin menekankan bahwa Gratispol tidak boleh dipahami hanya sebagai bentuk “pembebasan biaya”. Ia meminta semua pihak, terutama perguruan tinggi, memahami bahwa manfaat beasiswa harus dapat diukur dan dilihat secara konkret.
“Sudah diberi beasiswa, dampaknya apa? Itu harus kita lihat. Jangan sampai program sebesar ini tidak menghasilkan peningkatan kualitas SDM yang signifikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemprov Kaltim sejak awal merancang Gratispol agar menjadi salah satu pilar penopang transformasi daerah, terutama menghadapi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus berkembang. Kaltim membutuhkan generasi muda berkompetensi tinggi agar tidak menjadi penonton di rumah sendiri.
“Kalau standar akademik kampus tidak naik, bagaimana bisa kita bersaing dengan daerah lain? Gratispol harus melahirkan SDM unggul,” katanya.
Selain menyoroti persoalan perguruan tinggi, Armin memastikan bahwa insentif guru di Kaltim tetap berjalan sesuai komitmen pemerintah provinsi. Insentif diberikan kepada guru PNS maupun P3K yang berada dalam kewenangan provinsi.
“Semua guru yang terdata di provinsi, baik P3K maupun PNS, diberikan insentif satu bulan gaji. Jumlahnya sekitar 8.000 sampai 10.000 guru,” jelasnya.
Untuk guru TK, SD, dan SMP, pengelolaan insentif berada di bawah Biro Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan untuk guru tingkat provinsi, Armin memastikan skema insentif tidak mengalami perubahan.
“Untuk provinsi masih seperti yang lama, satu bulan gaji,” ujarnya.
Dengan demikian, Armin menegaskan bahwa perhatian Pemprov Kaltim terhadap sektor pendidikan tidak hanya berhenti pada Gratispol, tetapi juga pada kesejahteraan guru sebagai garda terdepan peningkatan mutu pendidikan.
Menutup pernyataannya, Armin meminta perguruan tinggi untuk bergerak cepat memperbaiki standar akademik dan proses belajar. Ia menyebut bahwa kualitas SDM yang dihasilkan kampus hari ini akan menentukan kesiapan Kaltim menyongsong masa depan.
“Kita ingin Gratispol punya hasil nyata. Itu hanya mungkin kalau kampus siap mengelola pendidikan dengan standar tinggi. Semua harus bergerak bersama,” pungkasnya. (tim redaksi)
