VONIS.ID – Minimnya anggaran program pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) dalam APBD 2026 disoroti DPRD Samarinda.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap keseimbangan pertumbuhan penduduk dan beban layanan publik di daerah.
Anhar menegaskan bahwa program KB memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas demografi.
Ia menilai tanpa dukungan anggaran yang memadai, program tersebut tidak akan berjalan optimal.
“Kita lihat untuk 2026 ini anggarannya sangat minim,” ujar Anhar, Selasa (28/4/2026).
Ia mengingatkan bahwa dampak lemahnya pengendalian penduduk tidak akan terasa dalam waktu dekat, namun bisa menjadi masalah serius di masa depan.
Anhar juga menyoroti peran besar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) yang menurutnya membutuhkan dukungan anggaran kuat agar dapat menjalankan program secara efektif.
“Kalau terjadi ledakan penduduk di 2030, APBD kita bisa jebol karena akan berdampak ke kesehatan, BPJS, ekonomi, sampai lapangan kerja,” ucapnya.
Evaluasi Kampung KB Jadi Catatan
Selain soal anggaran, ia juga menyinggung efektivitas program Kampung KB yang dinilai belum berjalan maksimal.
Anhar menyebut sebagian besar program tersebut hanya bersifat administratif.
“Tahun 2023 ada 20 Kampung KB, namun yang berjalan hanya lima. Sisanya lebih banyak seremonial, hanya plang dan baliho,” ungkapnya.
Namun, politisi PDIP ini tetap membuka ruang dukungan selama program yang diajukan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
DPPKB Tekankan Edukasi dan Kualitas Keluarga
Sementara itu, Kepala DPPKB Samarinda, Deasy Evriyani menegaskan bahwa program KB saat ini tidak hanya berfokus pada pembatasan jumlah anak, tetapi juga peningkatan kualitas keluarga.
“Keluarga berencana itu bukan sekadar membatasi, tapi bagaimana menciptakan keluarga yang berkualitas. Dua anak lebih baik, lebih sehat, dan lebih berkualitas,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya terus mengedepankan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat melalui berbagai layanan konsultasi.
“Kami terus melakukan sosialisasi dan edukasi tanpa henti. Masyarakat yang ragu bisa langsung konsultasi secara gratis melalui layanan Sapa KB,” pungkasnya. (Adv)