VONIS.ID – Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang dihadapi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam forum Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (7/10/2026).
Saefuddin mengikuti forum tersebut secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Wali Kota Samarinda.
Ia didampingi Anggota Tim TWAP Kota Samarinda Tejo Sutarnoto, Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Imam Gunadi, serta Kabid Perbendaharaan BPKAD Samarinda Aidi Fadli.
Forum tersebut dipimpin Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah dan diikuti sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia.
Cheka mengatakan forum tersebut menjadi ruang bagi kepala daerah untuk menyampaikan berbagai keluhan, kendala, dan persoalan yang mereka hadapi dalam menjalankan pemerintahan daerah.
Menurutnya, persoalan yang muncul tidak selalu berkaitan dengan kewenangan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
Sejumlah persoalan juga dapat melibatkan direktorat jenderal lain di Kemendagri maupun kementerian dan lembaga lainnya.
“Kami siap mendengarkan berbagai permasalahan yang dihadapi kepala daerah. Jika persoalan tersebut berkaitan dengan kementerian atau lembaga lain, kami juga siap membantu menjembatani,” ujar Cheka.
Soroti HPL Kawasan Transmigrasi
Dalam kesempatan tersebut, Saefuddin menyampaikan persoalan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kawasan transmigrasi yang terkena plot.
Kondisi tersebut menghambat proses administrasi dan surat-menyurat sehingga pemerintah belum dapat memanfaatkan kawasan tersebut secara optimal.
Saefuddin berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dan solusi agar persoalan tersebut segera mendapatkan kepastian.
Saefuddin juga mengangkat rencana pemindahan pelabuhan orang yang saat ini berada di tengah Samarinda.
Pemkot Samarinda masih menghadapi kendala dalam proses pembebasan lahan dan perizinan yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.
Selain itu, Saefuddin meminta perhatian pemerintah pusat terhadap pemeliharaan jalan nasional dan drainase di wilayah Samarinda.
Pemerintah pusat melalui APBN memiliki kewenangan dalam menangani sejumlah infrastruktur tersebut.
Minta Penambahan Kuota BBM
Persoalan antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah titik juga menjadi perhatian Pemkot Samarinda.
Saefuddin berharap pemerintah dapat menambah kuota BBM untuk Samarinda sehingga antrean dapat berkurang dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
“Berbagai persoalan ini kami sampaikan agar dapat dicarikan solusi bersama dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Cheka menyatakan siap membantu menjembatani Pemkot Samarinda dengan kementerian maupun lembaga yang memiliki kewenangan.
Pemkot Samarinda berharap forum tersebut memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga berbagai persoalan strategis dapat segera ditindaklanjuti dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. (*)
