VONIS.ID – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur 2026 kembali menemui kebuntuan serius. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum juga menemukan titik temu terkait postur belanja pembangunan tahun depan. Kondisi ini dipicu oleh merosotnya kapasitas fiskal daerah setelah Pemerintah Pusat memastikan pemotongan besar-besaran pada alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Sebelumnya, Banggar dan TAPD menyiapkan pembahasan maraton selama tiga hari untuk menyelesaikan struktur APBD. Namun rencana tersebut buyar setelah angka resmi pemangkasan TKD dipastikan tidak berubah.
Kaltim harus kehilangan Rp6,3 triliun dari total rancangan anggaran yang sebelumnya dipatok Rp21,3 triliun dalam dokumen KUA-PPAS. Dengan pemotongan drastis ini, nilai APBD 2026 praktis anjlok menjadi sekitar Rp15 triliun. Situasi tersebut membuat dinamika pembahasan langsung memanas.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim yang juga anggota Banggar, M. Darlis Pattalongi, mengungkapkan bahwa ketidaksepakatan antara legislatif dan eksekutif tak terhindarkan.
Faktor terbesar adalah kenyataan bahwa Pemprov Kaltim awalnya masih menaruh harapan pemangkasan TKD dapat ditinjau ulang melalui lobi intensif ke Kementerian Keuangan.
“Pemprov masih optimistis bisa membatalkan pemotongan itu. Tapi ketika dipastikan tidak berubah, pembahasan mendadak tersendat. Kita harus berhenti dulu untuk menghitung ulang semua dampaknya,” kata Darlis.
Ia menegaskan bahwa pemangkasan hingga Rp6,3 triliun merupakan pukulan fiskal yang terlalu besar untuk diterima begitu saja.
“Bayangkan, ini bukan pengurangan kecil. Ini merombak seluruh struktur rencana pembangunan. Jujur, kami sangat tidak siap,” ujarnya.
Menurut Darlis, Banggar dan TAPD sepakat menunda pembahasan lanjutan. Keduanya kini membutuhkan waktu untuk menggelar rapat internal masing-masing sebelum kembali duduk bersama. Banyak pos belanja yang harus direstrukturisasi total, termasuk program prioritas, sektor pelayanan dasar, dan proyek strategis daerah.
“Dengan besarnya perubahan yang harus dilakukan, kita memerlukan pembahasan yang jauh lebih mendalam. Struktur anggaran yang sebelumnya disusun tidak bisa dipakai lagi,” jelasnya.
Politikus PAN itu memastikan pembahasan tidak mandek permanen. Setelah masing-masing pihak menyelesaikan kalkulasi internal, pembahasan ulang akan digelar dengan persiapan lebih matang. “Sikapnya jelas: berlanjut. Tapi harus di-reset dulu dari awal,” ujarnya.
Pemotongan TKD bukan hanya urusan administrasi fiskal. Konsekuensinya kini membayangi seluruh program daerah, termasuk yang menyentuh langsung masyarakat. Darlis menegaskan bahwa pemerataan pembangunan berpotensi terhambat jika tidak ada solusi kompromi.
“Tantangannya adalah bagaimana memastikan masyarakat tetap merasakan manfaat pembangunan, walaupun anggaran terbatas,” kata Darlis.
Salah satu program yang ikut terancam adalah Gratispol—program pelayanan publik tanpa biaya yang selama ini menjadi andalan Pemerintah Provinsi Kaltim. Menurut Darlis, program tersebut “sangat mungkin terdampak pengurangan”, karena ruang fiskal yang semakin menyempit membuat pemerintah harus mengutamakan sektor yang paling mendesak.
Kondisi fiskal Kaltim pada 2026 dianggap berada dalam titik paling krusial dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pengurangan belanja lebih dari 30 persen, Pemprov praktis dipaksa menyusun ulang prioritas pembangunan. Sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga jaring pengaman sosial harus diseleksi ketat agar tidak menimbulkan kontraksi layanan publik.
Bahkan beberapa legislator menyebutkan bahwa Kaltim harus mempersiapkan skenario darurat, seperti menunda proyek-proyek fisik berskala besar, mengurangi pembiayaan OPD, serta memangkas alokasi hibah dan bantuan sosial yang dinilai tidak bersifat urgent.
“Kita tidak bisa bersikap seolah anggarannya masih utuh. Semua harus ditinjau ulang. Ini bukan sekadar mengurangi, tapi menyusun ulang secara total,” jelasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada jadwal pasti kapan Banggar dan TAPD akan kembali melakukan pembahasan bersama. Namun sumber internal menyebutkan, agenda pertemuan diperkirakan baru digelar setelah seluruh OPD menyampaikan usulan perhitungan ulang (recosting) atas dampak pemotongan TKD.
Darlis menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal setiap penyesuaian agar APBD 2026 tidak hanya sekadar tersusun, tetapi tetap mampu menjawab kebutuhan publik.
“Sekarang yang paling penting adalah memastikan pilihan prioritasnya tepat dan tidak ada pemborosan. Kita berada dalam situasi fiskal yang harus dihadapi secara realistis.”
Terakhir, Darlis menutup dengan satu pesan, katanya yang jelas, kita tidak boleh gegabah.
“APBD 2026 harus disusun ulang dengan kepala dingin. Kaltim tidak boleh salah langkah,” tutupnya.
(tim redaksi)