VONIS.ID - Gubernur Kaltim, Isran Noor membuka Jambore Nasional Green Generation di Hotel Royal Suite Balikpapan, Senin (3/10/2022).
Dalam sambutannya, Isran Noor berbicara panjang lebar mengenai salah satu proyek strategis nasional di Kaltim, yakni pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), yang diberi nama Nusantara.
Di hadapan puluhan peserta jambore yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia, Isran mengungkapkan latar belakang pemindahan IKN ke Kaltim.
“Salah satu alasan pemindahan IKN ke Kaltim yaitu agar terjadi pemerataan ekonomi,” sebut Isran.
Alasan itu, menurutnya tidak pernah disebutkan oleh sejumlah pihak yang tidak setuju dengan adanya pemindahan IKN ke Kaltim.
Mereka hanya melihat dari aspek pembiayaan dan keuangan karena proyek tersebut akan memerlukan anggaran yang cukup besar.
Tetapi aspek-aspek lainnya tidak diperhatikan.
“Aspek keadilan dan pemerataan ekonomi tidak disebutkan. Saya sampaikan ini bukan karena saya berada di Kaltim, karena IKN itu milik bangsa, milik generasi kita mendatang bahkan milik bangsa-bangsa di dunia,” tegas Isran.
Gubernur Isran juga menepis anggapan pembangunan IKN akan merusak lingkungan, karena justru pembangunan ibu kota nantinya berkonsep forest city dengan tetap mempertahankan keanekaragaman hayati.
“Jadi kita akan bangun kota itu asli hutannya kecuali di kawasan inti pemerintahan yang sedikit pepohonannya,” tuturnya.
Saat ini, lanjut Isran, sudah dibangun pusat persemaian di Mentawir PPU, yang mampu menghasilkan sedikitnya 20 juta batang pohon endemik Kalimantan dan pohon nusantara lainnya.
Nantinya akan terjadi interaksi alam dengan manusia di IKN.
Burung-burung dan satwa lain akan berkembang jika banyak pohon di kawasan itu dan akan terjaga kelestariannya.
“Kenapa ini dilakukan, bukan saya atau Pak Jakowi yang menikmati, tetapi untuk kalian semua generasi muda dan kalian lah pemiliknya,” tutur mantan Bupati Kutai Timur ini.
Generasi hijau yang saat ini melakukan jambore nasional di Balikpapan, memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengawal proses pembangunan IKN agar dapat berjalan dengan baik.
Jika nantinya, menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, mereka dapat melakukan kritik kepada pemerintah.
Baik kepada presiden, gubernur ataupun anggota DPRD maupun Otorita IKN.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Koordinator Tim Transisi Badan Otorita IKN Wicaksono Sarosa dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim Agus Tianur.
(ADV/ KOMINFO KALTIM)
