VONIS.ID — Penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) belum sepenuhnya rampung meski Gubernur Rudy Mas’ud telah melantik tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama pada akhir Desember 2025.
Hingga kini, sejumlah jabatan eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama masih kosong dan menunggu pengisian definitif.
Terutama pada posisi strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan perumusan kebijakan daerah.
Kondisi tersebut mendorong Pemprov Kaltim mempertimbangkan berbagai skema pengisian jabatan, termasuk membuka peluang pelaksanaan Seleksi Terbuka (Selter).
Opsi ini sebagai langkah yang paling memungkinkan untuk menjamin proses pengisian jabatan berjalan objektif, kompetitif, dan sesuai dengan prinsip sistem merit aparatur sipil negara.
BKD Siapkan Seleksi Terbuka
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Timur, Yuli Fitriyanti, menjelaskan bahwa seleksi terbuka menjadi salah satu mekanisme apabila kebutuhan pengisian jabatan tidak dapat terpenuhi melalui uji kompetensi internal.
Menurutnya, kondisi kekosongan jabatan tidak bisa terlalu lama karena berpotensi memengaruhi efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Yuli menuturkan, berbeda dengan pelaksanaan seleksi terbuka pada tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, mekanisme yang tengah mereka siapkan saat ini akan terintegrasi secara penuh dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Proses seleksi tersebut, ucapnya, mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meminimalkan potensi intervensi dalam penentuan pejabat.
“Proses seleksi akan dilakukan secara digital melalui aplikasi, sehingga lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya, Sabtu (27/12/2025).
Meski demikian, Yuli menegaskan bahwa Pemprov Kaltim belum menetapkan secara final pelaksanaan seleksi terbuka tersebut. Saat ini, BKD masih melakukan koordinasi intensif dengan BKN pusat untuk membahas berbagai aspek teknis, mulai dari mekanisme pendaftaran, tahapan seleksi, hingga penjadwalan pelaksanaan.
Ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya nanti, BKD Kaltim akan membentuk tim asesmen khusus yang berkantor di lingkungan BKD.
Tim ini bertugas menyiapkan seluruh kebutuhan teknis seleksi, termasuk pelaksanaan asesmen kompetensi.
Kemudian penilaian rekam jejak, serta pengolahan hasil seleksi sebelum menyerahkannya kepada panitia seleksi dan pejabat pembina kepegawaian.
BKD Belum Tentukan Daftar Seleksi Terbuka Jabatan Eselon II
Sementara itu, pembukaan daftar jabatan eselon II melalui seleksi terbuka hingga kini belum Pemprov umumkan.
Penentuan jabatan tersebut masih menunggu hasil pemetaan kebutuhan organisasi dan evaluasi kinerja masing-masing OPD.
Proses ini untuk memastikan jabatan yang dibuka benar-benar membutuhkan pengisian segera dan memiliki dampak strategis terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Keputusan jabatan mana yang dibuka akan ditentukan oleh Panitia Seleksi,” jelas Yuli.
Ia menambahkan bahwa seleksi terbuka memiliki karakteristik yang berbeda dengan uji kompetensi.
Jika uji kompetensi umumnya peruntukkannya bagi pejabat eselon II yang mengalami rotasi atau pergeseran jabatan setara.
Maka seleksi terbuka membuka ruang yang lebih luas, termasuk bagi pejabat eselon III yang memenuhi syarat untuk naik ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
Dari sisi waktu, proses seleksi terbuka juga membutuhkan durasi yang relatif lebih panjang.
Yuli menyebutkan, seluruh tahapan seleksi—mulai dari pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi, asesmen kompetensi, hingga wawancara akhir akan memakan waktu minimal dua bulan.
Karena itu, persiapan harus matang agar tidak menimbulkan persoalan administratif kemudian hari.
“Karena menyangkut jabatan strategis, seluruh tahapan harus benar-benar matang dan tidak bisa tergesa-gesa,” katanya.
Sebagai gambaran, Yuli mengungkapkan bahwa sebagian pejabat eselon II yang baru dilantik pada Desember 2025 merupakan hasil dari uji kompetensi yang digelar pada pertengahan September lalu.
Salah satu di antaranya adalah Muhaimin, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Balikpapan dan kini memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur.
Uji Kompetensi Utamakan Integritas
Menurut Yuli, kombinasi antara uji kompetensi dan seleksi terbuka menjadi strategi Pemprov Kaltim dalam memastikan pengisian jabatan strategis harus memiliki kapasitas, integritas, dan rekam jejak yang baik.
Pendekatan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk memperkuat sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara.
Di sisi lain, kekosongan sejumlah jabatan eselon II juga tidak terlepas dari faktor pensiun pejabat, rotasi antar OPD.
Serta kebutuhan penyegaran organisasi menjelang tahun anggaran baru.
Pemprov Kaltim menilai penataan birokrasi yang berkelanjutan menjadi kunci agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif.
Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, Pemprov Kaltim berharap pengisian jabatan strategis ke depan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan struktur organisasi, tetapi juga mampu memperkuat kinerja birokrasi secara keseluruhan.
Seleksi terbuka pun bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen untuk melahirkan pimpinan OPD yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan Kalimantan Timur ke depan. (tim redaksi)